Sudah tahukah Anda? Ada yang berbeda dari cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun ini. Ya, mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui aplikasi Coretax. Perubahan ini merupakan bagian dari modernisasi sistem layanan perpajakan agar lebih terintegrasi dan mudah digunakan. Tanpa persiapan yang tepat, proses pelaporan justru dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan gagal. Berikut panduan dan langkah praktis yang perlu disiapkan agar pelaporan SPT Tahunan lancar dan berhasil.

• Kenali Coretax yang Asli

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirancang sejak tahun 2018 dan dirilis secara resmi sejak tanggal 1 Januari 2025. Aplikasi ini menggantikan sebagian fungsi DJP Online dengan integrasi data yang lebih akurat. Untuk mengakses Coretax, Anda dapat mengunjungi laman coretaxdjp.pajak.go.id.Hati-hati terkecoh dengan laman Coretax yang palsu. Anda mungkin menemui ada beberapa laman yang mirip dan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data, seperti:

• corretaxdjp-pajak-go.id
• coretaxdjp.go.id
• coretaxonline.com
• coretaxdjp.co.id
• coretaxpelayananonline.com

Sekali lagi, akses resmi layanan DJP hanya melalui coretaxdjp.pajak.go.id

• Miliki Akun Coretax

Jika Coretax adalah sebuah rumah, maka Identitas Pengguna dan Kata Sandi Coretax adalah dua hal kunci yang menunjukkan bahwa Anda merupakan pemilik yang dapat masuk ke dalamnya. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), identitas yang dimaksud adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA), identitas yang digunakan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 Digit.

Ada tiga cara untuk memperoleh akses masuk Coretax berdasarkan kategori penggunanya. Pertama, klik Lupa Kata Sandi. Menu ini ditujukan untuk pengguna DJP Online yang telah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, termasuk juga Anda yang pernah menyampaikan SPT Tahunan melalui DJP Online. Kedua, klik Aktivasi Akun Wajib Pajak. Menu ini khusus dimanfaatkan oleh pengguna yang NPWP-nya terdaftar sebelum 1 Januari 2025 tetapi sampai dengan saat ini tidak memiliki akun DJP Online. Ketiga, klik Daftar di sini. Menu ini disediakan untuk calon Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan untuk terdaftar.

Sebagai pemilik sebuah rumah, Anda tentu menginginkan kemudahan dan keamanan di dalamnya bukan? Coretax menyediakan fitur Kode Otorisasi (KO) sebagai pengaman dari setiap layanan perpajakan secara elektronik. Anda dapat mengakses menu Portal Saya – Permintaan Kode Otorisasi untuk mendapatkan KO. Anda juga perlu menyiapkan Frasa Kunci (Passphrase) minimal 8 karakter, dengan ketentuan minimal 1 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Dengan memiliki KO yang valid, proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih praktis, aman, dan efisien.

• Periksa Profil; Non Aktifkan NPWP Istri (Jika Perlu)

Setelah berhasil masuk ke Coretax, Anda perlu memastikan validitas profil dengan mengakses menu Portal Saya – Profil Saya. Periksa kembali apakah data seperti Alamat, Kontak, dan Klasifikasi Lapangan Usaha sudah sesuai dengan data terkini.

Bagi Anda yang berstatus sebagai istri, pertimbangkan apakah Anda sebaiknya melapor secara terpisah atau digabung dengan suami sebagai Kepala Keluarga. Pelaporan terpisah dilakukan melalui akun Coretax masing-masing dengan mengisi lampiran yang menghitung ulang Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Penghitungan PPh terutang dengan cara menggabungkan penghasilan neto suami dan istri terlebih dahulu. Mengingat sistem PPh menggunakan tarif berlapis, penggabungan penghasilan suami dan istri mungkin terkena tarif yang lebih besar sehingga dapat menimbulkan potensi Kurang Bayar. Istri yang bekerja pada satu pemberi kerja dapat menggabungkan kewajiban perpajakannya.

Seorang istri yang telah memiliki NPWP dan hendak menggabungkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan suaminya dapat mengajukan permohonan nonaktif dan memastikan bahwa NIK istri telah tercantum dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax suami. Setelah hal tersebut dilakukan, maka SPT Tahunan suami akan otomatis mencakup data penghasilan istri tanpa harus dilakukan penggabungan penghasilan dan penghitungan ulang pajak yang terutang.

• Konfirmasi Bukti Potong dari Pemberi Kerja

Pernahkah Anda kesulitan mencari lembar bukti potong? Kini seharusnya tidak lagi. Salah satu perbedaan besar pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax adalah tersedianya data bukti potong secara elektronik. Anda tidak perlu meminta formulir 1721 kepada pemberi kerja. Anda dapat mengunduh file bukti potong melalui menu Portal Saya – Dokumen Saya. Periksa kembali data bukti potong yang tersedia secara elektronik, dan lakukan konfirmasi jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya.

• Lapor Lebih Awal

Coretax memungkinan Anda untuk menyampaikan SPT Tahunan lebih awal karena tidak perlu lagi menunggu data bukti potong dari pemberi kerja. Kondisi awal tahun yang lapang memberikan kesempatan bagi Anda untuk melakukan konsultasi dengan petugas pajak dan terhindar dari antrian yang panjang. Keluangan waktu tersebut juga membebaskan Anda dari kekhawatiran dikenakan denda keterlambatan.

Satu hal penting lainnya dalam pelaporan SPT Tahunan adalah jangan takut salah karena SPT dapat dibetulkan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Perpindahan cara pelaporan SPT Tahunan ke Coretax merupakan langkah besar dalam modernisasi perpajakan Indonesia. Jangan tunggu Maret datang, persiapan yang cepat dan tepat memastikan Anda dapat melaporkan SPT Tahunan dengan lebih tenang. Mulailah dari langkah paling sederhana: cek apakah Anda sudah bisa login ke Coretax hari ini?

*Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja*

The post Siap Lapor SPT via Coretax? Simak 5 Langkah Praktisnya appeared first on NewsDetik.co.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa dampak psikologis para penyintas tidak kalah berat dibanding kerusakan fisik yang terjadi. Banyak warga kehilangan anggota keluarga, harta benda, lahan, dan sumber penghasilan. Kondisi tersebut memicu tekanan mental yang mendalam, termasuk reaksi stres akut, kecemasan, gangguan duka berkepanjangan, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Penelitian internasional menunjukkan bahwa 30–50% penyintas bencana besar mengalami gejala PTSD dalam tiga bulan pertama, sementara anak-anak dan lansia merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak jangka panjang.

Associate Professor dan Psikolog Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, Ph.D., yang turut melakukan pengamatan langsung di lokasi bencana, menegaskan bahwa aspek psikologis harus menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa bencana menciptakan tekanan ekstrem yang melebihi kapasitas coping seseorang.

Ia juga menekankan bahwa trauma bukan sekadar memori menyakitkan, tetapi pengalaman emosional yang melekat dalam tubuh dan dapat muncul kembali melalui berbagai pemicu.

“Trauma bukan sekadar ingatan buruk, tetapi pengalaman emosional yang terekam dalam tubuh,” tegasnya.

Iqbal menambahkan bahwa pemulihan trauma harus dilihat sebagai bagian dari proses sosial yang melibatkan keluarga, komunitas, hingga kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dukungan psikososial perlu diberikan secara terstruktur dan komprehensif.

Dalam konteks penanganan pascabencana, pemerintah didorong untuk menguatkan layanan dukungan psikososial yang mampu menjangkau penyintas secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan secara global adalah Psychological First Aid (PFA), sebuah metode intervensi awal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, relawan, guru, tokoh agama, hingga aparat lokal. Pendekatan ini mengutamakan tiga prinsip utama: protect, yakni memastikan keselamatan dan mengurangi paparan stres tambahan; connect, yaitu membangun hubungan, empati, serta dukungan sosial; dan empower, yang membantu penyintas mendapatkan kembali kendali dan rasa mampu atas hidupnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PFA dapat menurunkan risiko trauma jangka panjang sekaligus meningkatkan ketahanan komunitas.

Iqbal menjelaskan bahwa dukungan psikososial perlu diterapkan secara berlapis. Pada tingkat individu, masyarakat membutuhkan layanan seperti skrining stres, konseling sederhana, teknik grounding, manajemen emosi, serta dukungan spiritual untuk memaknai kehilangan. Pada tingkat keluarga, aktivitas seperti bercerita bersama, relaksasi, serta edukasi bagi orang tua mengenai respons stres anak sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai unit dukungan utama.

Pada tingkat komunitas, penyediaan ruang aman bagi anak dan lansia, kegiatan berbasis budaya lokal, serta kolaborasi puskesmas, sekolah, dan organisasi kemanusiaan dapat memperkuat pemulihan sosial. Sementara itu, pada tingkat kebijakan, pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem penanggulangan bencana, memberikan pelatihan PFA untuk relawan dan guru, serta menyiapkan anggaran khusus rehabilitasi psikososial jangka panjang.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, selimut, dan tempat tinggal sementara, Dr. Iqbal menegaskan bahwa penyintas memerlukan dukungan emosional, sosial, dan informasi yang memadai. Intervensi tersebut bertujuan membangun resiliensi jangka panjang, agar masyarakat tidak hanya pulih sementara, tetapi benar-benar mampu bangkit dan membangun kembali kehidupan yang lebih kuat setelah bencana.

Dalam pernyataan penutupnya, Dr. Iqbal menegaskan pentingnya menjaga martabat serta harapan para penyintas.

“Bencana boleh merusak bangunan, tetapi jangan sampai meruntuhkan harapan dan martabat manusia,” tutupnya.

The post Universitas Paramadina Serukan Penguatan Dukungan Psiko-Sosial bagi Penyintas Bencana Sumatera appeared first on NewsDetik.co.

“Dulu kita hanya berbicara tentang udara, darat, dan laut. Kini kita mengakui domain keempat—dunia siber—dan domain kelima yang sesungguhnya, yaitu ruang angkasa,” ujarnya.
Menurut Prof. Iin, ruang angkasa telah menjadi fondasi penting bagi kehidupan modern, dari sistem navigasi GPS hingga peringatan dini bencana. Ia menekankan bahwa pengelolaan ruang angkasa harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi.
“Ruang angkasa bukan sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi fondasi kedaulatan dan keselamatan nasional,” tegasnya.
Shaanti Shamdasani, Presiden SAIAC Chair sekaligus pendiri ThinkGroup Asia, menyoroti pentingnya literasi ruang angkasa di kalangan publik dan media.
“Ketika kita berbicara tentang transformasi digital, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang ketergantungan terhadap satelit dan spektrum orbit,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang menjadi tantangan besar yang harus dijawab dengan kerja sama internasional berbasis keadilan dan kesetaraan.
Sebagai Keynote Speaker, Lt. Gen. A.K. Bhatt, Direktur Jenderal Indian Space Association (ISpA), memaparkan perjalanan panjang India dalam membangun program antariksa nasional.
“Fokus kami selalu sederhana: bagaimana teknologi antariksa dapat membantu kehidupan rakyat, bukan sekadar mencapai planet lain,” ungkapnya.
India, dengan anggaran terbatas, berhasil menjadi salah satu negara yang mendaratkan wahana di kutub selatan bulan dan kini menumbuhkan ratusan startup ruang angkasa yang digerakkan anak muda. Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara agar kemajuan ekonomi ruang angkasa dapat dinikmati bersama.
Shantanu K. Bansal, pendiri Indian Aerospace and Defence News (IADN), menekankan peran penting media dalam membangun kesadaran publik terhadap isu antariksa. Melalui platform digital IADN, ia mengembangkan jurnalisme berbasis data dan analisis untuk meningkatkan literasi sains di kalangan masyarakat.
Sementara itu, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, Direktur Eksekutif Indonesian Space Agency (INASA) – BRIN, menjelaskan arah kebijakan ruang angkasa nasional dan pentingnya pengelolaan space debris serta peningkatan space situational awareness.
“Aktivitas manusia di luar angkasa semakin padat. Keberlanjutan akses ruang angkasa adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menutup diskusi, Wachid Ridwan, Sekretaris Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menyoroti isu tata kelola global ruang angkasa (space governance).
“Kita harus memandang ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia—the province of all mankind. Diplomasi yang adil dan kolaboratif menjadi keharusan,” tegasnya.
Menurutnya, universitas memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memahami pentingnya tata kelola ruang angkasa yang etis dan berkeadilan.
 

The post Dari India hingga Indonesia: Kolaborasi Asia Membangun Ekonomi Ruang Angkasa yang Setara appeared first on NewsDetik.co.

Acara serah terima kepemimpinan Forum PDPII berlangsung dengan penyerahan stempel Forum oleh Ketua terpilih. Dalam sambutannya, Dr. Guguh menekankan pentingnya peran Forum dalam memperkuat posisi desain produk industri sebagai disiplin ilmu yang strategis dalam pembangunan ekonomi kreatif dan inovasi di Indonesia. “Program kerja Forum meliputi kolaborasi antar institusi, kemitraan dengan industri, peningkatan kesadaran publik tentang desain produk melalui kampanye edukasi dan publikasi riset, serta peningkatan daya saing global,” ujar Dr. Guguh.

“Terima kasih kepada Universitas Paramadina sebagai penyelenggara Rakernas ini, yang telah membuka ruang kolaborasi antar perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran desain produk, mendorong implementasi karya desain yang bermanfaat bagi masyarakat, serta memperkuat sosialisasi keilmuan desain produk demi kemajuan bersama.” ujarnya.

Ira H. Samri, M.Ds., Ketua Program Studi Desain Produk Fashion and Craft, menyampaikan terima kasih atas lancarnya jalannya Rakernas, yang juga menghasilkan draft Buku Pembelajaran Berbasis Studio. “Rakernas ini telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan desain produk Indonesia,” ujarnya.

Hendriana Werdhaningsih, Ph.D, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina menyatakan kegembiraannya atas suksesnya pelaksanaan Rakernas, “Universitas Paramadina selalu siap menjadi rumah yang nyaman untuk semua termasuk menjadi wadah kegiatan kreatif dan kolaboratif seperti yang dilaksanakan oleh Prodi Desain Produk hari ini.”

Hadir pada Rakernas Forum Program Studi Desain Produk Industri Indonesia (PSDPII) di Universitas Paramadina, adalah Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), UPI Tasikmalaya, UKDW, Universitas Trisakti, ISI Yogyakarta, Poltek Samarinda, ITB, Podomoro University, Ubaya, Universitas Telkom, Universitas Trilogi, UMB,Universitas Prasetiya Mulya, Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi dan Sains Bandung, Itenas Bandung, Universitas Esa Unggul, ISI Solo, ⁠ISI Bali, Institut Sains Dan Teknologi Terpadu Surabaya. Pada akhir tahun ini, Rakernas akan diadakan di ISI Bali. 

The post Pemilihan Ketua Forum Prodi Desain Produk Industri Indonesia di Universitas Paramadina  appeared first on NewsDetik.co.

Prof. Cheng-Chwee Kuik, Profesor Hubungan Internasional di Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia, membagikan analisis mendalam mengenai strategi Malaysia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Prof. Kuik menekankan peran penting Malaysia sebagai negara kecil yang harus menavigasi hubungan dengan kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, dan mitra lainnya. 

Selain itu, Prof. Kuik menyoroti peran sentral Tiongkok dalam kebijakan luar negeri Malaysia, terutama sebagai mitra dagang terbesar negara tersebut. “Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai kekuatan global memberikan peluang besar bagi Malaysia” ujar Prof. Kuik.

Program strategis seperti Belt and Road Initiative (BRI) dinilai memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Meski demikian, Malaysia tetap menjaga diversifikasi ekonomi dengan mempertahankan hubungan perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra internasional lainnya. 

Sebagai salah satu negara Asia Tenggara pertama yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 1974, Malaysia telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. “Dari hubungan bilateral hingga kolaborasi strategis dalam kerangka ASEAN, pendekatan Malaysia membuktikan pentingnya adaptasi dalam membangun kemitraan yang relevan di era modern” jelas Prof. Kuik. 

Prof. Kuik menjelaskan tantangan negara-negara kecil seperti Malaysia di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia memperkenalkan konsep ‘equi-distance’ sebagai strategi diplomasi yang menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar, sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. 

Menurutnya, Malaysia bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya terus beradaptasi terhadap dinamika geopolitik baru, termasuk peran Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra utama dalam ekonomi dan keamanan. “Jepang yang dulunya hanya berfokus pada bantuan ekonomi kini juga berkontribusi dalam stabilitas keamanan kawasan melalui kerja sama pertahanan,” tambah Prof. Kuik. 

Dalam menghadapi masa depan, Prof. Kuik menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan strategis bagi Malaysia untuk tetap relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. “Keseimbangan antara ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan kolaborasi keamanan dengan negara-negara Barat adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan peran Malaysia di kancah internasional,” tutupnya. 

Selanjutnya, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, menyoroti pentingnya kebijakan luar negeri yang berimbang dan berbasis prinsip dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia. Umam menggarisbawahi strategi dan peran Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik serta peluang yang ada di kawasan dan dunia. 

Dalam paparannya, Umam menekankan bahwa Indonesia harus mengedepankan prinsip ‘equal distance’ dalam diplomasi. “Keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, dan mitra lainnya adalah kunci untuk melindungi stabilitas dan otonomi nasional di tengah dinamika Indo-Pasifik” ujarnya.

Strategi ini memungkinkan Indonesia menjaga perannya sebagai mediator dan kekuatan penyeimbang di kawasan.  Umam menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu berakar pada prinsip yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, seperti anti-kolonialisme, non-blok, dan solidaritas dengan negara-negara berkembang. Prinsip ini, menurutnya, menjadi panduan dalam pengelolaan hubungan strategis dengan China dan kekuatan global lainnya. 

Menghadapi rivalitas antara kekuatan besar, Umam mengapresiasi pendekatan Indonesia yang mengadopsi strategi ‘hedging’, sebuah strategi pragmatis yang mencerminkan realisme neoklasik. “Indonesia harus menggabungkan prioritas domestik dengan dinamika eksternal untuk memastikan kepentingan strategis jangka panjangnya tetap terjaga” jelasnya. 

Indonesia terus memainkan peran penting dalam forum multilateral seperti ASEAN Summit dan G20, terutama dalam mendukung tata kelola global berbasis aturan. “Komitmen terhadap hukum laut internasional UNCLOS menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat stabilitas dan kepastian hukum di kawasan” tambahnya. 

“Paramadina Public Policy Institute siap menjadi pusat kajian dan kolaborasi untuk penelitian terkait studi China,” tuturnya. Ia percaya bahwa penguatan kapasitas riset dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia.

The post Kebijakan Indonesia dan Malaysia Terhadap China appeared first on NewsDetik.co.

The post Puncak Perayaan Hari Puisi Indonesia 2024: Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber appeared first on NewsDetik.co.

“Hilangnya kepatutan, etika dan tidak adanya keteladanan menjadikan Indonesia saat ini mengalami ‘darurat kewajaran’ dalam demokrasi dan politik. Lima dari tujuh pimpinan Lembaga Tinggi Negara masuk penjara. Sebagian kepala daerah juga dipenjaran karena korupsi,” kata Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014 – 2016.

Kuliah Kebangsaan ini selain menghadirkan Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia 2014 – 2016, akademisi dari Universitas Paramadina yaitu Erick Ardianto, M.Ikom. dan Dr. Sunaryo, M.Hum.  

Meski kondisi Indonesia ‘Darurat Kewajaran’ Sudirman mengajak masyarakat terdidik, mahasiswa, akademisi dan aktivis untuk tidak berhenti terlibat dalam politik. Baik sebagai pengamat, aktivis atau pelaku politik, agar perbaikan terus bisa dilakukan. Kalau tidak maka kondisi ini akan jadi lestari, dan jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal.

Acara di awali dengan sambutan ketua pelaksana, Myura Blessya Vevanya, Sekretaris Jenderal SEMA Paramadina, dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc.

Sudirman Said menyampaikan bahwa di Indonesia ini sudah terlalu sering mewajarkan praktik-praktik yang menyelewengkan nilai demokrasi, hal ini terlihat dalam kasus yang terjadi di Pilpres dan Pilkada 2024. Dan juga beliau menyinggung banyaknya para politisi pimpinan aparatur negara yang korupsi selama periode 2014 – 2018. 

Ia juga menyinggung tentang kehidupan berbangsa yang bermartabat, dimana di Indonesia mengalami krisis demokrasi dengan adanya tsunami politik dan tsunami ekonomi harapannya Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam berdemokrasi dan meninggalkan nilai – nilai feodal.

“Saya kira mahasiswa adalah bagian dari civil society yang terus mengikuti perkembangan, dari seminar-seminar menjadi momen yang sangat baik dan saya punya harapan besar pada mahasiswa Universitas Paramadina, karena universitas ini dibangun dengan tradisi intelektual. Jadi diskursus, pendengar praktisi, pendengar para ahli itu penting untuk memperkuat intelektual mahasiswa”, ujarnya.

Sebagai penutup, Erick Ardianto selaku penanggap dari kuliah kebangsaan ini menyampaikan Kesimpulan bahwa kondisi dalam berpolitik itu berbeda – beda, dan mahasiswa bisa berpartisipasi dan berkontribusi di ranah politik ataupun demokrasi di Indonesia. Momen ini diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan plakat yang menjadi penanda kesuksesan acara.

The post Sudirman Said : Indonesia Darurat Kewajaran appeared first on NewsDetik.co.

Dalam presentasinya, Khan menjelaskan bagaimana teknologi digital telah mengubah komunikasi politik, dengan menyoroti tantangan yang muncul dari algoritma, platform media sosial, dan narasi digital.

“Algoritma memprioritaskan konten sensasional dan memecah belah, yang sering kali memperburuk polarisasi politik dan membentuk opini publik dengan cara yang tidak terduga,” ungkap Khan, menyoroti peran penting desain algoritma dalam wacana politik modern.

Ia juga membahas penyebaran misinformasi dan dampaknya. “Kampanye disinformasi memanipulasi wacana publik, menyebabkan krisis kepercayaan yang semakin besar terhadap sumber berita yang kredibel,” jelasnya, menekankan perlunya respons yang terkoordinasi untuk mengatasi ancaman tersebut.

Khan menekankan pentingnya program literasi media dan reformasi kebijakan sebagai solusi atas defisit kepercayaan. “Program literasi media yang lebih baik dan kerangka kebijakan yang matang sangat penting untuk membuat platform teknologi bertanggung jawab sambil tetap melindungi kebebasan berekspresi,” tegasnya.

Acara ini menampilkan sesi tanya jawab interaktif yang dipandu oleh Abdul Malik Gismar, Ph.D. Dosen Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Paramadina. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan profesional media mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam terkait akuntabilitas platform, privasi data, dan tata kelola AI yang etis.

Khan mengapresiasi keterlibatan aktif para mahasiswa. “Saya sangat terinspirasi oleh perspektif cerdas yang disampaikan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian tentang isu-isu penting ini. Pertanyaan-pertanyaan mereka mencerminkan pemahaman mendalam tentang dinamika media dan semangat untuk menciptakan perubahan positif,” ujarnya.

Kuliah umum ini berlangsung di Kampus Kuningan Universitas Paramadina, Trinity Tower, Lantai 45. Acara ini merupakan bagian dari PGSC Lecture Series yang bertujuan untuk mendorong dialog intelektual tentang isu-isu komunikasi global yang mendesak.

The post Peran Teknologi dalam Membentuk Realitas Politik dan Timbulnya Krisis Kepercayaan appeared first on NewsDetik.co.

Generasi muda saat ini menghadapi tekanan luar biasa dari lingkungan sosial maupun keluarga, yang berdampak pada kesehatan mental. Seminar ini bertujuan memberikan edukasi dan solusi praktis dalam menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan hidup modern.

Sebagai keynote speaker, Prof. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si., Psikolog, atau yang akrab disapa Kak Seto, menekankan pentingnya mengapresiasi potensi anak. “Semua anak pada dasarnya unggul di bidangnya masing-masing. Orang tua dan guru harus berhenti membandingkan anak dengan orang lain. Sebaliknya, berikan apresiasi dan dorongan untuk menggali potensi mereka,” ujar Kak Seto. Ia menambahkan bahwa perhatian dan kasih sayang adalah kunci menciptakan lingkungan kondusif untuk anak.

Dalam paparannya, Ananda Stevvan Vallentino Petrix Pratama, Duta Generasi Berencana (Genre) Indonesia Berprestasi 2024, menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua. “Media sosial dapat menjadi sumber tekanan, tetapi juga peluang. Kita harus bijaksana dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain,” jelasnya. Ia mendorong generasi muda untuk menjadikan perbedaan sebagai motivasi untuk berkembang.

Kenita Putri, S.Psi., M.M., Dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina, membahas fenomena generasi strawberry yang kreatif namun rentan secara mental. Ia menekankan bahwa kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap produktivitas di tempat kerja. “Burnout dapat menurunkan kinerja. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami dan menjaga kesehatan mental mereka,” ujar Kenita.

Dosen Psikologi Universitas Paramadina, Johan Ramadhan Nurwardana, S.Psi., M.A., menggarisbawahi pentingnya pengelolaan stres dalam menghadapi tuntutan hidup. “Stres dapat diatasi melalui berbagai cara seperti olahraga, seni, atau healing. Kita juga perlu merangkul komunitas untuk menyebarluaskan informasi terkait kesehatan mental, sehingga dampaknya lebih luas,” tuturnya.

Seminar ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di berbagai lapisan masyarakat, terutama di era modern yang penuh tekanan. Diharapkan, upaya kolaboratif antara individu, keluarga, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif untuk kesejahteraan mental semua pihak.

The post Seminar Nasional Hari Kesehatan Mental Sedunia: “Self-Care di Era Modern: Kunci Menghadapi Tekanan Hidup” appeared first on NewsDetik.co.

Diskusi dimulai dengan sambutan dari Dr. Denis Suarsana, Direktur KAS untuk Indonesia, dan Dr. Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, yang menekankan urgensi evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan untuk implementasi Ekonomi Pancasila. Menurut Dr. Handi Risza, “Pancasila harus menjadi nilai hidup yang bisa diimplementasikan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Sebagai pemantik diskusi, Agus Wahyudi, Ph.D, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gajah Mada, memaparkan dasar filosofi Ekonomi Pancasila, yang memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Prof. Markus Martanner, Ph.D, dari Kennesaw State University Amerika Serikat, menyampaikan konsep Social Ecological Market Economy (SEME), yang memiliki banyak kesamaan dengan Ekonomi Pancasila.

Menurut Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didin Damanhuri, Ekonomi Pancasila adalah model ekonomi khas Indonesia yang harus dianalisis secara historis struktural, melihat bagaimana kesenjangan akibat warisan kolonial membentuk struktur ekonomi Indonesia saat ini.  Wijayato Samirin, MPP., Ekonom Universitas Paramadina mendorong agar konsep Ekonomi Pancasila ini terus diperkaya dan dibumikan, untuk menjadikannya semakin kontekstual dan relevan.

Prof. Dr. Erani Yustika, Ekonomi Universitas Brawijaya mengatakan, “Ekonomi Pancasila adalah sebuah gagasan yang terus tumbuh dan perlu terus disempurnakan”. Umar Juoro M.A menyatakan bahwa tujuan penting dari kajian ini adalah bagaimana Ekonomi Pancasila ini agar dapat diterapkan di lapangan baik dalam regulasi, kelembagaan.

Sementara itu, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Widya Mataram mengatakan agar Ekonomi Pancasila itu juga dapat dikembangkan di dalam sebuah praktik ekonomi komunitas dan kemudian di-eskalasi lebih luas.

Sementara itu, Dr. Revrisond Baswir, Ekonom Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada kesatuan nilai dan prinsip Pancasila, struktur serta proses ekonomi yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pengendali ekonomi. Ekonom Senior yang juga co-founder Indef, Dr. Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem ekonomi, harus bisa memberikan alternatif dalam kebijakan fiskal dan moneter nasional.

Pada akhir diskusi, lima pernyataan bersama disampaikan oleh para ekonom, yang menekankan bahwa Ekonomi Pancasila adalah solusi ideal dalam menjawab tantangan global sekaligus mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Berikut adalah lima pernyataan bersama tersebut:

1. Dunia semakin multipolar dan diwarnai dengan ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global. Indonesia tidak boleh terombang-ambing dalam ketidakpastian tersebut.
2. Indonesia sebagai negara bangsa perlu terus berupaya memanfaatkan setiap peluang untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat.
3. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan Nasional, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.
4. Menjalankan Ekonomi Pancasila merupakan pilihan ideal untuk menjawab tantangan global sekaligus mewujudkan cita-cita nasional.
5. Ekonomi Pancasila perlu dijalankan secara komprehensif dalam berbagai kebijakan ekonomi, meliputi kebijakan fiskal, moneter, persaingan usaha, kemitraan, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

Diskusi dua hari ini berhasil merumuskan pernyataan bersama yang akan ditindaklanjuti dalam formulasi Ekonomi Pancasila yang lebih implementatif dan kontekstual. Pada bulan Maret-April 2025, Universitas Paramadina dan KAS akan mengadakan diskusi dan diseminasi publik di Jakarta untuk memaparkan hasil formulasi tersebut.

Institusi yang terlibat dalam proses formulasi ini diantaranya Universitas Paramadina, Indef, The Habibie Center, Pusat Stud Pancasila UGM, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, dan Mubyarto Institute. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pakar dan institusi yang akan ikut serta dalam mengkontekstualisasikan dan membumikan Ekonomi Pancasila.

The post Universitas Paramadina dan Konrad Adenauer Stiftung Gelar Diskusi Terkait Ekonomi Pancasila appeared first on NewsDetik.co.