Demikian dikatakan Wakil Rektor Universitas Paramadina ini mengkritisi adanya rencana pemerintah yang akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN)

“Selain itu, akan menciderai rasa keadilan masyarakat yang masih berada dalam kondisi sulit. Pemerintah perlu serius dan tuntas dalam penanganan Covdid-19 ditengah merebaknya varian Omnicorn dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terlihat dari angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.” Katanya.

Lebih lanjut Handi juga menyatakan bahwa dari sisi regulasi yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sudah diatur dengan jelas penggunaan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan tidak satupun terait dengan penggunaan dana utk pembangunan IKN.

“Program sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi jelas program PEN difokuskan untuk melindungi, mempertahakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.” Kata Handi.   

Oleh sebab itu, menurut Handi Pemerintah harus fokus untuk menggunakan dana PEN 2022 untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Sedangkan untuk IKN, Pemerintah bisa mencari sumber pendanaan yang lain, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Pemerintah selama ini. Dengan demikian Pemerintah akan memberikan rasa keadilan dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.” Pungkasnya.

The post Dana PEN untuk IKN, Dr. Handi Risza : Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat appeared first on NewsDetik.co.

Acara yang diikuti 40 peserta ini diselenggarakan secara luring dengan protokol kesehatan di Aula Prof. Firmanzah Universitas Paramadina berlangsung pada hari Rabu,  22 Desember 2021 ini dari jam 09.00-12.30.

Data Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa menjelang pandemi, terdapat 61,7 juta UKM di Indonesia. Angka ini terus bertumbuh menjadi 62,9 juta di tahun 2017, dan 64,2 juta pada tahun 2018 (Kemenkop UKM, 2020). OJK beserta Kementerian Koperasi dan UKM memprediksikan bahwa angka ini akan terus meningkat di tahun 2019, 2020, dan 2021 (OJK-BCG, 2020; Kemenkop UKM, 2020).

Menjelaskan latar belakang diselenggarakannya pendampingan ini, Ketua Tim dari Universitas Paramadina Dr. Iin Mayasari menyatakan bahwa adanya  wabah pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menyebabkan sejumlah kerugian yaitu penurunan aktivitas perekonomian secara global dan nasional.

“Situasi pandemi Covid-19 juga mengakibatkan banyak ekonomi negara maju dan berkembang memburuk, sehingga mengarah pada potensi resesi ekonomi global. Salah satu aspek yang mendapatkan dampak negatif dari resesi ekonomi ini juga dialami oleh para pelaku UMKM di Indonesia.” Katanya.  

Perlambatan ekonomi sektor UMKM ini juga ditandai dengan terjadinya penurunan penjualan, macetnya aspek pembiayaan, masalah terhadap jalur distribusi barang, dan kesulitan untuk memperoleh bahan baku produksi.

Tim yang diketuai oleh Dr. Iin Mayasari ini juga didukung oleh sejumlah anggota yaitu Adrian Azhar Wijanarko, MM dari  Program Studi Manajemen;  Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, MTIdari Program Studi Teknik Informatika, dan Handrix Chris Haryanto, MA dariProgram Studi Psikologi.

“Tim ini yang membantu para pelaku usaha UMKM untuk  mengoptimalkan pengelolaan  usahanya, termasuk bertahan di kondisi pandemi,  sekaligus memberikan kontribusi terhadap solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh para UMKM.”  Katanya.

Kontribusi ini dilakukan melalui pemberian  pendampingan  berupa pelatihan yang tepat bagi para pelaku UMKM.

“Pemberian pelatihan dilakukan dengan memberikan fasilitas sharing pengetahuan dan modul. Adapun tema-tema pembelajaran yang diberikan adalah  Pengelolaan  Keuangan di Masa Pandemi,  Persaingan Usaha,  Keunggulan Produk dan Inovasi,  Branding,  Kemasan, Pembuatan Website, Promosi dengan  Media Sosial  dan Menjaga Hubungan Baik dengan Konsumen  melalui Kemitraan.” Pungkas Iin.  

“Dengan mengikuti pelatihan ini insya Allah dapat meningkatkan keterampilan produksi dan manajerial sehingga nantinya dapat meningkatkan produktivitas. Harapan saya acara ini dapat dilanjutkan karena sangat relevan dengan kebutuhan kami.” ungkap Haryono, koordinator  Garda Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro) salah satu peserta pelatihan.

The post Universitas Paramadina Selenggarakan Program Pendampingan untuk Resiliensi Bisnis dan Pemberdayaan UMKM appeared first on NewsDetik.co.

“Kenapa saat pandemi ini ASEAN menjadi diam, apakah sifat dari covid ini yang membuat ASEAN diam sehingga setiap daerah dibiarkan untuk membuat kebijakan di daerah nya masing-masing?.” Katanya.

Tatok mengingatkan pentingnya kerja bersama di regional ASEAN ini yang benefitnya sangat banyak baik dari sisi cooperation, capacity dan community.

Ia juga mengungkap bahwa menurut IMF ada kerugian 9 triliun dolar dari krisis pandemi, bukan hanya kehilangan barang tapi juga jiwa.

“Dalam hal pengadaan vaksin, terjadi ketidakseimbangan kesehatan global dalam hal pengeluaran, riset infrastruktur  dan inovasi. 5 negara besar dunia penduduknya hanya 9% populasi itu spendingnya 60% dari global spending.” Ujarnya.  

“Constraint dalam pengembangan vaksin ada permasalahan intellectual property (IP) regimes tadi disebut terkait global conpsiration.” Kata Tatok.

Hendrik Therik Assistant Protection Officer (Acting) UNHCR Indonesia menyatakan bahwa saat ini di Indonesia ada 13.743 pengungsi yang tersebar di beberapa  wilayah.

“Pengungsi diberikan oleh pemerintah fasilitas yang sama dengan WNI ketika terkena Covid-19, namun sejak 20 April hanya beberapa faskes saja yang melayani pengungsi untuk dirawat secara gratis.” Katanya.

Praktik baik inklusi pengungi dalam vaksinasi Covid-19 bersama pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa daerah.

“Contohnya di Aceh Timur pada awal Juni, saat kedatangan pengunsi Rohingnya, sehari kemudian pemerintah Aceh Timur memberikan vaksinasi. Daerah lainnya juga dilakukan vaksinasi di Pekanbaru, Kupang, dan di Jakarta. Selain itu juga dari PBB sendiri dan CSR dari lembaga lainnya.” Katanya.  

Jika sebelumnya belum ada peraturan yang jelas, maka pada tanggal 21 September 2021 keputusan menteri kesehatan telah direvisi sehingga sudah ada pedoman resmi untuk para pemerintah daerah yang ingin melakukan vaksinasi di daerah.

“Saat ini sudah ada 3000 orang pengungsi yang telah menerima vaksinasi dosis 1 dari 10 ribu orang yang memenuhi kriteria.” Ungkapnya.

Hendrik berharap vaksinasi dapat menjangkau lebih luas untuk para pengungsi. “Semoga semakin banyak pengungsi yang dapat divaksin karena mereka hidup berdampingan bersama kita, sehingga mereka juga perlu diperhatikan karena tidak semua orang aman sebelum semua orang divaksinasi, termasuk juga pengungsi.” Katanya.

The post Akademisi Paramadina: Apa Peran ASEAN dalam Hadapi Pandemi Covid-19 appeared first on NewsDetik.co.

“Saat ini kita masih diatas, meskipun ada tren menurun tapi belum jelas tren-nya akan seperti apa. Belum benar-benar mengarah ke terkendali.” katanya pada webinar yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan Center IDS bertajuk “Tata Kelola Vaksin dan Herd Immunity di Indonesia dan ASEAN” (13/10/2021).

Terkait kapan berakhirnya pandemi, Dicky menyatakan bahwa saat ini ada 2 skenario, skenario baik di akhir 2022 pandemi ini berakhir atau skenario buruk akhir 2025 baru berakhir.

Dicky mengungkap bahwa nanti ada 3 kategori, terkendali, endemi atau epidemi. “Endemi bukan berarti tidak berbahaya, yang membedakan tresholdnya saja. Seperti misalnya demam berdarah, kalau treshold terlewati ini bisa jadi wabah besar. Ini yang perlu kita hindari.”

Dicky mengingatkan akan adanya efek long covid. “Bisa diperkirakan secara ekonomi akan ada beban 5-10 tahun ke depan. Selesai pandemi Covid akan ada dampak ikutan panjang bisa 10-20 tahun ke depan.”

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah potensi ledakan “Meskipun ada yang memiliki imunitas, tapi level indonesia ini dalam transimisinya di penularan komunitas di level 4 WHO. Itu yang terburuk, artinya kita tidak dapat mendeteksi sebagian besar kasus infeksi.” Katanya.

The post Epidemiolog: Dampak Ikutan Pandemi Bisa Hingga 10-20 Tahun ke Depan appeared first on NewsDetik.co.

Pada konferensi pers Kamis, 19 Agustus 2021, juru bicara Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan dapat mencapai 50 juta suntikan vaksin dalam 7 minggu ke depan saat menyampaikan kebijakan pemerintah terkait perpanjangan PPKM.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga turut hadir pada konferensi pers virtual sore tadi menyampaikan, “Kita akan melakukan vaksinasi lebih dari 200 juta sampai dengan akhir tahun ini dan membutuhkan 400 juta dosis untuk memenuhinya. Sampai Juli 2021, baru mencapai 90 juta suntikan vaksin, dan ini merupakan PR untuk mencapai target sampai dengan akhir tahun.”

Untuk mengurangi penularan dan mempercepat pemulihan, masyarakat tetap dihimbau untuk mengurangi mobilitas, taat prosedur kesehatan, dan segera melakukan vaksin sesuai ketersediaan di wilayah tinggal sekitar.

The post Vaksin Pfizer Telah Mendarat di Indonesia appeared first on NewsDetik.co.

Dalam acara yang diselenggarkaan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha juga menyatakan bahwa Sektor UMKM masih jadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB.

Ekonom INDEF ini juga memaparkan bahwa reformasi struktur ekonomi nasional memang masih didominasi oleh sektor rumah tangga. “Ke depan, bagaimana dapat mengalihkan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif sehingga bisa lebih mendorong investasi, hilirisasi dan ekspor.” katanya

Menyinggung  pertumbuhan Ekonomi, Eisha juga mengatakan Pada Kuartal 2 – 2021 petumbuhannya ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018.

“Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas.” Katanya.

Doktor Lulusan Waseda Universy (Jepang) ini juga menyatakan bahwa untuk mendorong struktur ekonomi yang berkualitas, sektor industri harus segera memulai memproduksi barang yang bernilai tambah tinggi seperti produk hi tech yang masih amat rendah nilainya berkisar 3 persen.

“Namun pertumbuhan PDB indutri manufaktur ternyata stagnan, bahkan sebelum pandemi covid 19, yakni hanya sekitar 4,1 persen. Sedangkan pertumbuhan PDN industri manufaktur dibanding total PDB sharenya terus mengalami penurunan rata-rata hanya 21 persen sebelum pandemi.” Katanya.

Ketika pandemi, dampaknya sangat besar terhadap industri manufaktur nasional. Sementara itu masih menjadi pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi nasional dapat kembali ke angka sekitar 5 persen sebelum pandemi.

baca juga: INDEF: Perlindungan Sosial Menjadi Jantung Penanganan Pandemi dan Ekonomi

Ia juga memaparkan bahwa Industri nasional juga masih teramat membutuhkan bahan baku impor dari luar negeri, termasuk untuk industri obat, farmasi, vaksin dan alat-alat kesehatan yang sempat disinggung oleh presiden yang menginginkan mandirinya sektor tersebut.

“Namun harus disadari bahwa industri sektor farmasi, obat, vaksin dan alkes adalah industri yang padat modal dan membutuhkan investasi yang amat mahal karena belum bisa diproduksi di dalam negeri.” Pungkasnya.

The post Eisha M. Rachbini, Ph.D.: UMKM harus didorong Kuasai Sektor Perdagangan Digital appeared first on NewsDetik.co.

Menyinggung  pertumbuhan Ekonomi, Eisha juga mengatakan Pada Q2/2021 petumbuhannya ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018. “Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas.” Katanya.

Eisha juga mengatakan bahwa Sektor UMKM masih jadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB. “UMKM harus segera didorong menguasai sektor perdagangan digital. Sayangnya, penggunaan internet Indonesia masih tergolong rendah di ASEAN, di bawah 50 persen dari total individu masih di bawah Vietnam dan jauh di bawah Malaysia.”

Program Perlindungan Sosial Jantung Program Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

Drajat Wibowo, Ph.D., ekonom senior INDEF menyatakan bahwa Pandemi dan PPKM sangat memukul ekonomi rumah tangga dari rakyat berpengahasilan harian. “Hal itu karena jumlah orang yang bergantung kepada penghasilan harian baik formal ataupun non formal sangatlah besar. BPS mencatat, jumlah pekerja pada Agustus 2020 adalah 128,45 juta angkatan kerja. Sejumlah 77,67 juta (60,47 %) diantaranya adalah pekerja informal, baik pertanian maupun non pertanian. Dari pekerja formal, 27,48 juta di manufaktur dan sebagian besar mereka menerima upah harian.” Katanya.

Baca juga: Eisha M. Rachbini, Ph.D.: UMKM harus didorong Kuasai Sektor Perdagangan Digital

Drajat juga menyinggung pentingnya penanganan pandemi Covid-19  “Karena itu, sebelum covid 19 teratasi, dalam arti menjadi penyakit yang mudah diobati (seperti flu biasa) melalui vaksinasi dan/atau ditemukan obat-obatan dan perawatan preventif medis atau kuratif, maka program perlindungan sosial (Perlinsos) amat sangat krusial. Dia harus berada dalam jantung program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.”

Inflasi 3% Sinyal Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam tinjauan Eko Listyanto, MS, Wakil Direktur INDEF menyatakan bahwa inflasi yang diproyeksikan 3 persen adalah signal dari perbaikan pertumbuhan ekonomi karena di era pertumbuhan biasanya akan diikuti dengan peningkatan inflasi.

“Inflasi di Indonesia biasanya relatif pelan-pelan dan tidak akan tiba-tiba melonjak karena pemulihannya juga perlahan. Ketika daya beli masyarakat terpukul di kala pandemi, maka saat terjadi pemulihan produsen tidak akan segera menaikkan harga karena daya beli masyarakat juga belum langsung pulih. BI rate juga diperkirakan tidak akan turun lebih dulu bahkan kemungkinan menaik bila terjadi gejolak di pasar keuangan.” Kata Eko.

Baca juga

Faisal Basri: Struktur Ekonomi Indonesia Rapuh

Menurut Eko yang harus diwaspadai pada 2022 tetaplah inflasi pangan pada saat pemulihan ekonomi. “Hal ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah terutama aspek aksesibilitas. Ketika demand meningkat tidak semua daerah punya stok cukup untuk mensuplai pasar, sehingga ada daerah-daerah yang minus dan menjadi efek inflatoir.”

Nilai tukar juga tetap optimis pada Rp14.350 per USD, yang mungkin adalah gambaran dari optimisme pertumbuhan ekonomi itu sendiri. “Tetapi jika speed of recovery dari negara-negara maju berbeda dengan domestik, maka mungkin ada capital outflow yang pindah ke negara-negara maju akibat lambatnya recovery dalam negeri.” Lanjut Eko.

Eko juga menyinggung bahwa pemulihan yang cepat di negara-negara maju adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong ekspor.

The post INDEF: Perlindungan Sosial Menjadi Jantung Penanganan Pandemi dan Ekonomi appeared first on NewsDetik.co.

Perpanjangan PPKM level 2-4 ini diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Kebijakan ini dilakukan demi menekan laju penularan virus corona.

Saat ini penambahan kasus Covid-19 menurun akan tetapi angka kematian akibat Covid-19 masih cukup memprihatinkan.

Angka terakhir menunjukan ada penambahan 1.245 pasien Covid-19 sehingga total yang meninggal 118.883 jiwa. Hal ini menyebabkan angka kematian Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Salah satu upaya mencegah penyebaran virus, saat ini pemerintah menargetkan 100 juta suntikan pada akhir Agustus 2021. Masyarakat tetap dianjurkan untuk menjalankan prokes kesehatan secara ketat selama masa PPKM.

The post PPKM LEVEL 2-4 di Jawa Bali Diperpanjang Hingga 23 Agustus appeared first on NewsDetik.co.

Faisal menyampaikan paparannya dalam webinar yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Fondasi Ekonomi & Agenda Pembangunan di Indonesia” yang dipandu oleh Ika Karlina Idris, Ph.D. (13/8/2021)

Webinar ini juga dihadiri Managing Director PPPI A. Khoirul Umam, PhD, serta pembicara: Ekonom Faisal Basri – Ekonom Senior INDEF, Wijayanto Samirin – Ekonom Universitas Paramadina, dan Muhammad Faisal, PhD – Direktur Eksekutif CORE Indonesia.

Lebih lanjut ia memaparkan strategi mengendalikan pandemi  “Kembali ke basic kembali ke kaidah kesehatan, memutus mata rantai penularan, prioritas utama adalah menyelematkan nyawa manusia, jangan dikomersialisasi­kan, kepemimpinan nasional yang tangguh dan pengorganisasian yang apik, komunikasi publik yang efektif. Ini 5 prinsip dasar yang kurang atau tidak dijumpai di kita.” Katanya.

Pandemi ini perang yang diakui pemerintah lebih sulit dari perang konvensional, tapi kita tidak pernah declare  ada kedaruratan menghadapi covid. “Menghadapi covid sebagai business as usual, dengan menggunakan UU yang ada. sehingga muncullah piutang rumah sakit kepada Pemerintah 40 triliun, nakes tidak dibayar honorariumnya. “ kata Faisal Basri.

Pada kesempatan yang sama Faisal mengibaratkan Pandemi ini seperti membuka kotak pandora. “Struktur ekonomi Indonesia rapuh. Mayoritas penduduk masih tergolong insecure dan ketimpangan cenderung meningkat. Value extraction kian dominan ketimbang value creation, menyebabkan pertumbuhan produktivitas (total factor productivity) melambat bahkan mengalami penurunan. lebih mengandalkan otot dan keringat (perspiration) ketimbang otak (aspiration).” Katanya. 

The post Faisal Basri: Struktur Ekonomi Indonesia Rapuh appeared first on NewsDetik.co.

“Momentum yang sudah cukup baik ini, harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Maka PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam Konferensi Pers Virtual mengenai Evaluasi dan Penerapan PPKM pada Senin (9-9-2021).

Turut hadir dalam konferensi pers, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menjelaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan infrastruktur bagi sistem testing dan tracing. “Sistem testing dan tracing yang lebih agresif akan ditingkatkan di seluruh pelosok nusantara, dengan dukungan dan bantuan dari TNI dan Polri,” tambahnya.

“Dalam perpanjangan PPKM kali ini terdapat dua roadmap (peta jalan) yang akan diujicobakan, yakni sektor perbelanjaan atau mall, dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya,” ujar Menko Luhut. Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk pusat perbelanjaan di wilayah-wilayah level 4 yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dengan kapasitas 25 persen selama seminggu kedepan dengan protokol kesehatan ketat.

Ketentuan yang berlaku yakni pengunjung yang dapat masuk ke mal dan pusat perbelanjaan hanyalah yang telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Bagi anak berumur dibawah 12 tahun dan orang dewasa berusia di atas 70 tahun dilarang untuk masuk ke dalam mall atau pusat perbelanjaan.

Lalu, untuk industri esensial berbasis ekspor, pada minggu ini akan disusun SOP protokol kesehatan. Diharapkan sejak 17 Agustus 2021,  beberapa kota yang berada pada level 4 dapat segera menerapkan 100 persen staff bekerja dari kantor yang dibagi dalam minimal 2 shift.

Penyesuaian di level 4 dilakukan juga untuk tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus, kabupaten kota di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25 persen maksimal 20 orang.

PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang 10-23 Agustus 2021

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paparannya menjelaskan bahwa PPKM di area luar Jawa dan Bali akan dilaksanakan selama 10-23 Agustus tahun 2021. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan  situasi penularan yang masih tinggi.

“Percepatan vaksinasi daerah PPKM level 4 di luar Jawa dilakukan dengan meningkatkan target jumlah suntikan perhari dengan bantuan dari Pemda, TNI & Polri dan selebihnya kepada BKKBN dengan mengoptimalkan bidan sebagai vaksinator,” jelas Menko Airlangga.

Menutup, Menko Luhut mengatakan bahwa dalam proses pengendalian Covid-19, Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian tanpa keterlibatan serta kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga Protokol Kesehatan (Prokes).

The post PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 16 Agustus, Ini Penjelasannya appeared first on NewsDetik.co.