Perang Rusia dan Ukraina selain berdampak buruk bagi ekonomi global, akan menambah beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai 120 USD/barrel.

Demikian disampaikan Dr. Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina dalam diskusi forum Twitter Space Didik J. Rachbini bertajuk “Beban Fiskal dan Perang Rusia-Ukraina”, 7 Maret 2022.

Sementara itu asumsi APBN menurut Handi, masih di harga 63 USD/barrel, hal ini juga meningkatkan beban subsidi energi.  “Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR.” Katanya.

Dalam 6 -7 tahuh terakhir lanjut Handi, pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar 5 persen. Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7-8 persen atau era presiden SBY yang di 6,5 persen.

“Jadi masih belum ideal dan sesungguhnya ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum covid dan lebih mungkin berat setelah covid dan terjadi perang Rusia dan Ukraina. Ada juga ancaman midle income trap.”

Pandemi covid 19 meluluhlantakkan kondisi perekonomian sejak reformasi 98, dengan terjadinya resesi triwulan 2 /2020 – triwulan 4/2020.

“Biaya pemulihan covid 19 melebihi nilai Rp. 1000 triliun pada PEN 1 dan PEN 2. Defisit juga melebihi batas UU 3 %. menjadi 6,34 %. Belum lagi nilai hutang yang meningkat tajam.” Tambahnya.

Hampir 80 % penerimaan negara berasal dari penerimaan Pajak. Tetapi di lingkungan ASEAN, tingkat rasio penerimaan pajak domestik terhadap PADB dapat dikatakan menjadi terendah (hanya 9,11%) dan belum bisa meningkat di atas 10 % nilai tax ratio.

“Beberapa indikator makro ekonomi/fiskal memang sedang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Terakhir, Indonesia diselamatkan oleh harga komoditas CPO dan Batubara di pasar internasional. Hingga di triwulan 2 2021 masih bisa tumbuh sekitar 7 persen meskipun hanya dari harga komoditas.” Ujarnya.  

Kondisi kenaikan harga minyak dunia bisa saja menjadikan harga BBM Indonesia ikut melambung, tetapi beban subsidi juga menjadi ikut meningkat jauh.

“Pemerintah harus memprioritaskan belanja APBN ke sektor-sektor yang dipandang bisa ditunda seperti anggaran IKN. Rencana tahap awal dana PEN untuk IKN sebesar Rp. 127 triliun harus dievaluasi kembali. Realisasi anggaran harus kepada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.” Kata Handi.

Dr. Agus Herta S.

Dr. Agus Herta S., Dosen Universitas Mercu Buana menyatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui ujungnya, perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan tingkat ketidakpastian ekonomi semakin tinggi.

“Para pelaku ekonomi dunia lebih memilih melakukan aksi wait and see sehingga perekonomian global mengalami kemandegan. Perang Rusia dan Ukraina ini menjadi a disrupted global recovery di tengah tingginya harapan masyarakat dunia terhadap pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022.” Katanya.

Perang Rusia dan Ukraina juga membawa dampak signifikan terhadap APBN tahun 2022. “Beberapa asumsi makro ekonomi yang dibuat ketika proses penyusunan APBN, meleset dan jauh dari target yang ditetapkan.” Katanya.

Hal yang menarik menurut Agus adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Di tengah perang Rusia dan Ukraina, volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak se-ekstrim volatilitas harga minyak bumi.

“Hal ini menjadi pertanda kuat bahwa dolar Amerika Serikat sudah tidak lagi menjadi safe haven asset bagi para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi lebih memilih emas sebagai safe haven asset-nya.” katanya.

Kenaikan harga migas dunia ini akan memberatkan APBN kita terutama berkaitan dengan besaran subsidi energi yang telah ditetapkan terutama subsidi LPG 3kg.

“Di tengah naiknya harga gas dunia yang berimbas pada naiknya harga gas non-subsidi banyak masyarakat yang akan beralih pada LPG 3kg, hal ini akan mengakibatkan subsidi LPG 3kg akan membengkak. Subsidi energi berupa subsidi listrik untuk masyarakat menengah bawah juga akan meningkat seiring naiknya harga minyak dunia.” Katanya.

Volatilitas nilai tukar yang tidak terlalu liar sepertinya tidak akan terlalu memengaruhi nilai utang pemerintah. “Utang pemerintah akan mengalami tekanan seiring dengan semakin beratnya beban pengeluaran pemerintah melalui subsidi dan pembangunan infrastruktur.”

Langkah realokasi dan refocussing anggaran dinilai tidak akan cukup di tengah masih tingginya pembiayaan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Eisha M Rachbini, Ph.D

Dalam kesempatan yang sama peneliti INDEF, Eisha M. Rachbini, Ph.D menyatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina meningkatkan resiko krisis energi dan ancaman Inflasi. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai $122 per barel (7 Maret 2022) akan berdampak pada biaya produksi yang meningkat di sisi produksi.

“Perang Rusia dan Ukraina juga menyebabkan disrupsi global supply chain, yang dapat berdampak pada kenaikan harga pengiriman komoditas Perang ini akan memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, terutama di sisi penawaran, dan sisi permintaan. Sehingga, resiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat beresiko menghambat pertumbuhan ekonomi.” Kata Eisha.

Perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung lanjut Eisha, memengaruhi stabilitas makro ekonomi dengan adanya kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah bisa menyebabkan inflasi.

“Karena dapat mendorong kenaikan biaya energi, juga biaya produksi dan harga-harga barang. Di saat daya beli belum dapat pulih seperti sebelum covid-19, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah.” Ujarnya.

Jika kenaikan harga ke depan persistent dan sangat terasa sekali terhadap daya beli masyarakat, maka subsidi berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam kemiskinan.

Peran pemerintah memberikan bantalan/safe guard untuk masyarakat yang memang perlu dibantu (masyarakat kurang mampu) ketika shock terjadi (kenaikan harga). Artinya, subsidi pemerintah akan naik.

Kenaikan harga minyak dunia, dan komoditas mempengaruhi anggaran pemerintah.

“Alokasi anggaran untuk subsidi energi sekitar Rp. 134,02 triliun, yang terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg sebesar Rp. 77,54 triliun dan subsidi listrik Rp. 56,47 miliar lainnya. Kenaikan harga minyak, akan berdampak pada pos anggaran negara, baik di sisi pendapatan dan pengeluaran.” Imbuhnya.

Eisha juga mengingatkan jika harga minyak bumi secara persistent di level yang tinggi di atas $100 per barel, maka dan harga bahan pokok meningkat, kenaikan harga-harga yang tidak dapat dihindari, pemerintah misal dalam bentuk intervensi harga, pemberian subsidi, bantuan sosial, akan memberikan tekanan defisit APBN.

“Sehingga perlu APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.” Katanya.

Di sisi pasar keuangan ke depan resiko masih uncertain, dengan adanya resiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan karena perang ini merubah stance kebijakan dari Bank Central di negara maju, seperti AS dan EU.

The post Perang Rusia Ukraina Tambah Beban APBN appeared first on NewsDetik.co.

“Hal itu senada dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan 5 besar dunia dalam pertumbuhan ekonomi pada 2045.” Katanya pada webinar Mengenang 100 hari Dr. Enny Sri Hartati bertema “Ekonomi Tumbuh dengan Daya Saing, Hilirisasi, dan Industri yang Kuat”.

Esther menyampaikan bahwa untuk mencapai hal Itu Indonesia harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) Pertama, yakni tidak menjadi negara midle income trap, pada saat sebelum covid 19 sempat menjadi negara upper midle country tetapi dengan adanya pandemi status Indonesia kembali jadi negara berpendapatan menengah.

“Dibutuhkan transformasi ekonomi untuk bisa mewujudkan visi emas Indonesia 2045” jelasnya.

Realitas struktur ekonomi Indonesia memang masih didominasi sektor primer tetapi dengan nilai tambah yang masih kurang. Padahal potensi ekspor indonesia dengan modal sumber daya alam termasuk luar biasa. Namun perlu effort untuk bisa mendaptakan benefit dari komoditas dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditas mentah diolah menjadi produk turunan sehingga bernilai signifikan untuk diekspor. Misalnya pada produk turunan dari sawit/CPO, kopi, cocoa, karet nikel, dan sebagainya .

Esther juga menyatakan bahwa dalam hal keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Vietnam menjadi pemenang.

“Ketika relokasi perusahaan-perusahaan China ke Asia Tenggara akibat perang dagang China – USA, tidak ada satupun perusahaan China dan USA yang masuk merelokasi company ke Indonesia. Tapi memilih Vietnam terutama, dan Thailand serta beberapa negara lain.” katanya

Dari sisi struktur ekspor antara Indonesia dan Vietnam kurang lebih sama. Namun produk ekspor Vietnam telah diolah bukan hanya mengekspor bahan mentah tapi telah menjadi varian produk turunan yang bernilai tinggi.

“Barang-barang elektronik, industri transportasi yang dikembangkan. Memang untuk sukses kearah sana dibutuhkan modal dan tenaga kerja handal untuk mencapai hilirasi yang berhasil.” Ujar Esther.

Esther juga mengungkap tantangan bahwa industri di Indonesia hanya mengadopsi 6 % saja teknologi tinggi, dan 30 % teknologi menengah.

“Harus disadari peran inovasi dan teknologi sangat krusial untuk mendukung hilirisasi yang sukses. Tentunya harus juga disupport oleh anggaran R & D yang selama ini masih sangat kurang. Demikian pula dengan peningkatan skill pekerja industri.” terangnya.

The post INDEF: Hilirisasi Industri untuk Tujuan Kemakmuran appeared first on NewsDetik.co.

Middle income trap, sebuah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Negara berpenghasilan menengah (MIC) tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan low-wage countries, tetapi juga kesulitan untuk bersaing dengan high-technology countries.

“Negara yang terjebak dalam middle income trap disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu kurangnya perlindungan sosial, rendahnya infrastruktur, kurangnya kemandirian pangan, birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan kurangnya supremasi hukum.” kata Iin.

Pada pertengahan 2020, Indonesia berada pada upper middle income country. Pada Juli 2021, Indonesia kembali ke lower middle income country.

“Hal ini ditunjukkan dengan adanya GNI Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3870 dollar yang sebelumnya 4050 dollar. Indikator hal tersebut adalah perubahan indikator dari kelas menengah atas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi.” ujar Iin.

The post Kemiskinan dan Kesenjangan Picu Masalah Sosial dan Stabilitas Politik appeared first on NewsDetik.co.

Dalam acara yang diselenggarkaan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha juga menyatakan bahwa Sektor UMKM masih jadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB.

Ekonom INDEF ini juga memaparkan bahwa reformasi struktur ekonomi nasional memang masih didominasi oleh sektor rumah tangga. “Ke depan, bagaimana dapat mengalihkan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif sehingga bisa lebih mendorong investasi, hilirisasi dan ekspor.” katanya

Menyinggung  pertumbuhan Ekonomi, Eisha juga mengatakan Pada Kuartal 2 – 2021 petumbuhannya ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018.

“Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas.” Katanya.

Doktor Lulusan Waseda Universy (Jepang) ini juga menyatakan bahwa untuk mendorong struktur ekonomi yang berkualitas, sektor industri harus segera memulai memproduksi barang yang bernilai tambah tinggi seperti produk hi tech yang masih amat rendah nilainya berkisar 3 persen.

“Namun pertumbuhan PDB indutri manufaktur ternyata stagnan, bahkan sebelum pandemi covid 19, yakni hanya sekitar 4,1 persen. Sedangkan pertumbuhan PDN industri manufaktur dibanding total PDB sharenya terus mengalami penurunan rata-rata hanya 21 persen sebelum pandemi.” Katanya.

Ketika pandemi, dampaknya sangat besar terhadap industri manufaktur nasional. Sementara itu masih menjadi pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi nasional dapat kembali ke angka sekitar 5 persen sebelum pandemi.

baca juga: INDEF: Perlindungan Sosial Menjadi Jantung Penanganan Pandemi dan Ekonomi

Ia juga memaparkan bahwa Industri nasional juga masih teramat membutuhkan bahan baku impor dari luar negeri, termasuk untuk industri obat, farmasi, vaksin dan alat-alat kesehatan yang sempat disinggung oleh presiden yang menginginkan mandirinya sektor tersebut.

“Namun harus disadari bahwa industri sektor farmasi, obat, vaksin dan alkes adalah industri yang padat modal dan membutuhkan investasi yang amat mahal karena belum bisa diproduksi di dalam negeri.” Pungkasnya.

The post Eisha M. Rachbini, Ph.D.: UMKM harus didorong Kuasai Sektor Perdagangan Digital appeared first on NewsDetik.co.

Menyinggung  pertumbuhan Ekonomi, Eisha juga mengatakan Pada Q2/2021 petumbuhannya ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018. “Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas.” Katanya.

Eisha juga mengatakan bahwa Sektor UMKM masih jadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB. “UMKM harus segera didorong menguasai sektor perdagangan digital. Sayangnya, penggunaan internet Indonesia masih tergolong rendah di ASEAN, di bawah 50 persen dari total individu masih di bawah Vietnam dan jauh di bawah Malaysia.”

Program Perlindungan Sosial Jantung Program Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

Drajat Wibowo, Ph.D., ekonom senior INDEF menyatakan bahwa Pandemi dan PPKM sangat memukul ekonomi rumah tangga dari rakyat berpengahasilan harian. “Hal itu karena jumlah orang yang bergantung kepada penghasilan harian baik formal ataupun non formal sangatlah besar. BPS mencatat, jumlah pekerja pada Agustus 2020 adalah 128,45 juta angkatan kerja. Sejumlah 77,67 juta (60,47 %) diantaranya adalah pekerja informal, baik pertanian maupun non pertanian. Dari pekerja formal, 27,48 juta di manufaktur dan sebagian besar mereka menerima upah harian.” Katanya.

Baca juga: Eisha M. Rachbini, Ph.D.: UMKM harus didorong Kuasai Sektor Perdagangan Digital

Drajat juga menyinggung pentingnya penanganan pandemi Covid-19  “Karena itu, sebelum covid 19 teratasi, dalam arti menjadi penyakit yang mudah diobati (seperti flu biasa) melalui vaksinasi dan/atau ditemukan obat-obatan dan perawatan preventif medis atau kuratif, maka program perlindungan sosial (Perlinsos) amat sangat krusial. Dia harus berada dalam jantung program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.”

Inflasi 3% Sinyal Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam tinjauan Eko Listyanto, MS, Wakil Direktur INDEF menyatakan bahwa inflasi yang diproyeksikan 3 persen adalah signal dari perbaikan pertumbuhan ekonomi karena di era pertumbuhan biasanya akan diikuti dengan peningkatan inflasi.

“Inflasi di Indonesia biasanya relatif pelan-pelan dan tidak akan tiba-tiba melonjak karena pemulihannya juga perlahan. Ketika daya beli masyarakat terpukul di kala pandemi, maka saat terjadi pemulihan produsen tidak akan segera menaikkan harga karena daya beli masyarakat juga belum langsung pulih. BI rate juga diperkirakan tidak akan turun lebih dulu bahkan kemungkinan menaik bila terjadi gejolak di pasar keuangan.” Kata Eko.

Baca juga

Faisal Basri: Struktur Ekonomi Indonesia Rapuh

Menurut Eko yang harus diwaspadai pada 2022 tetaplah inflasi pangan pada saat pemulihan ekonomi. “Hal ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah terutama aspek aksesibilitas. Ketika demand meningkat tidak semua daerah punya stok cukup untuk mensuplai pasar, sehingga ada daerah-daerah yang minus dan menjadi efek inflatoir.”

Nilai tukar juga tetap optimis pada Rp14.350 per USD, yang mungkin adalah gambaran dari optimisme pertumbuhan ekonomi itu sendiri. “Tetapi jika speed of recovery dari negara-negara maju berbeda dengan domestik, maka mungkin ada capital outflow yang pindah ke negara-negara maju akibat lambatnya recovery dalam negeri.” Lanjut Eko.

Eko juga menyinggung bahwa pemulihan yang cepat di negara-negara maju adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong ekspor.

The post INDEF: Perlindungan Sosial Menjadi Jantung Penanganan Pandemi dan Ekonomi appeared first on NewsDetik.co.