Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dr. Dipo Alam menyatakan bahwa subsidi pupuk menjadi bancakan korupsi di pusat dan daerah.

Demikian dia sampaikan dalam diskusi LP3ES melalui platform twitter space @djrachbini bertajuk “Politik Industri Nasional dan Program Hilirisasi”, Senin (7/2) malam.

Ia menyinggung bahwa peta jalan industrialisasi di Indonesia sebenarnya sempat dibuat pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Namun terhenti dan hilang setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat.

Menurutnya pada era Pak Harto, terlepas dari kekurangan yang ada, penanganan dan perhatian pada sektor pertanian dan pupuk termasuk luarbiasa. Politik industri ke mekanisasi pertanian dengan membangun industri pupuk, NPK, semua ada konsepnya. Pak Harto memiliki data-data statistik industri pertanian lengkap.

Ironisnya lanjut Dipo, setelah reformasi politik, industrialisasi malah ditinggalkan.

“Subsidi pupuk malah jadi bancakan korupsi di pusat dan daerah. Politik industri telah ditinggalkan. KKN luarbiasa terjadi pada subsidi pupuk. Padahal dulu ada Kuntoro Mangkusubroto ahli sistem ITB yang menciptakan UKP4 yang bisa memonitor sektor pertanian, sehingga para Bupati, Kepala Desa, Parpol-parpol yang disetir oligarki tidak bisa bermain-main dengan pupuk. Jelas, korupsi dan KKN harus diberantas jika mau membangun sistem yang baik,” katanya.  

Sementara itu Peneliti INDEF, Dr. Eisha M. Rachbini mengungkap hasil riset tentang hilirisasi industri di Indonesia, bahwa point penting yang harus dicatat adalah dengan kepemilikan sumber daya alam (SDA) berlimpah Indonesia harus bisa menemukan cara agar SDA berlimpah dapat diolah oleh industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi.

“Tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah yang tergantung pada volatilitas harga komoditas di luar negeri. Seperti pertumbuhan ekonomi kuartal IV ini yang bergantung kepada bahan mentah dan sumberdaya alam dimana harganya di pasar internasional naik pesat.” Katanya.

Indonesia harus menempuh reformasi struktural perekonomian dari produk-produk bernilai tambah rendah kepada produk bernilai tambah tinggi. Harus ada perpindahan alokasi sumber daya dari modal kerja dan tenaga kerja ke sektor produksi bernilai tambah tinggi.

“Proses tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh negara industri maju yang memulai dari industri pengolahan ke industrialisasi skala besar manufaktur, kemudian baru beralih ke sektor jasa yang mempunyai kontribusi besar dari masing-masing sektor terhadap GDP.” Kata Eisha.

Di Indonesia program hilirisasi dan industrialisasi tidak terjadi. Setelah masa 80-an peran sektor manufaktur terindikasi menurun dengan produk-produk bernilai tambah tinggi juga hilang.  Ini menunjukkan bahwa politik industri tidak berjalan, sehingga mendesak sekarang dilakukan. Berbeda dengan negara maju seperti Jerman yang ketika memasuki tahapan menurunnya industrialisasi namun telah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi sebagai negara maju. Sementara Indonesia malah menurun dari negara midle menjadi negara lower midle income.

Dr. Fachru Nofrian, Peneliti LP3ES mengungkapkan bahwa satu-satunya strategi ekonomi yang bisa menghasilkan akumulasi hanyalah Hilirisasi dan industrialisasi.

“Sayangnya, di Indonesia muncul hilirisasi tetapi tidak mempunyai politik industri mumpuni, sehingga tidak terjadi industrialisasi. Selama orde baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang rata-rata tinggi 7 persen, tetapi tidak ada industrialisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi terjadi tetapi tidak terjad industrialisasi.” Katanya.

Tantangan utama dalam politik industri di Indonesia lanjut Fachru, terjadi paradoks yang seharusnya bisa diatasi oleh politik industri. “Politik industri harus dapat memilah-milah mana jebakan-jebakan paradoks kepada industrialisasi, mana yang akan membawa hilirisasi yang mengandung muatan proses industrialisasi.” Kata Fachru.

Hambatan yang selalu muncul dalam politik industri adalah karena terlalu berorientasi pada finance/keuangan. Sehingga indikator yang muncul serinkali misleading atau salah arah oleh sektor keuangan. Seolah-olah telah tercipta akumulasi petumbuhan, padahal bukan. Finance menciptakan target yang salah sasaran. 

Facru juga menyatakan bahwa politik industri yang langsung pada ekspor apalagi hanya tergantung pada harga komoditas internasional tidak akan menumbuhkan ekonomi domestik karena akan tidak balance.

“Ekspor langsung barang mentah tidak akan menciptakan surplus dan akumulasi, bahkan pada ujungnya politik industri akan berorientasi pada kebijakan politik moneter.” Ungkapnya.  

Ia juga mengingatkan akan pentingnya mekanisasi di Indonesia. Mekanisasi telah memasuki tingkat yang semakn mengalami penurunan. “Mekanisasi yang kuat merupakan indikator dari adanya orientasi yang cukup kuat ke arah politik industri dan hilirisasi. Jika pemerintah ingin mengembangkan Politik Industri maka perlu meningkatkan mekanisasi di Indonesia.” Pungkasnya.

The post Dipo Alam: Subsidi Pupuk Jadi Bancakan Korupsi appeared first on NewsDetik.co.

Hal lainnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas industri. Sementara terlihat indeks Manufaktur (PMI) terus menurun dari 50.9 (2018) menjadi 49.7 (2019), dan 44,69 (2020). Untuk itu sangat diperlukan investasi yang memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

“Diperlukan investasi terkait rantai pasok global dan kinerja perdagangan Indonesia. Sementara itu tercatat global competitiveness Index Indonesia terus turun dari semula diurutan 37 (2017), 45 (2018) dank e 50 pada 2019.” Katanya pada webinar Mengenang 100 hari Dr. Enny Sri Hartati bertema “Ekonomi Tumbuh dengan Daya Saing, Hilirisasi, dan Industri yang Kuat”.

Eisha menyatakan bahwa realitas daya saing industri manufaktur Indonesia berada pada ranking 40 dari 152 negara, dengan 44,2 % nya masih bertumpu pada sumber daya alam dengan teknologi rendah.

“Hal itu diperburuk oleh kinerja industri manufaktur nasional yang juga terus turun dari berkisar 11 % pada 1993, lalu anjlok pada 1998, dan setelah itu kinerja industri manufaktur dalam negeri hanya 5 % (2013). Kinerja industri pengoalah juga jatuh dari sekitar 75,73 pada 2013 menjadi hanya 67,60 pada 2020.” ujarnya.

Eisha juga mengungkakan dampak pandemi covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelum pandemi mencapai 5.0 % pada 2018, saat pandemi jatuh menjadi minus 2 %. Padahal secara long term economic growth, pertumbuhan ekonomi Indonesia masa orde baru pernah mencapai 7,1 % – 7,7 %.

Potensi industri manufaktur dan tantangannya ke depan dapat diberikan masukan beberapa hal yakni melakukan hilirisasi manufaktur berbasis komoditas sehingga mendorong ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan. “Tantangan yang dihadapi pertama, butuh investasi besar guna mendukung peningkatan value added komoditas. Kedua, Dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan investasi dan hilirisasi sektor manufaktur. Ketiga, ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan.” pungkasnya.

The post Eisha M. Rachbini: Daya Saing Produk Dalam Negeri Menurun Tersisih Produk Impor appeared first on NewsDetik.co.

“Hal itu senada dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan 5 besar dunia dalam pertumbuhan ekonomi pada 2045.” Katanya pada webinar Mengenang 100 hari Dr. Enny Sri Hartati bertema “Ekonomi Tumbuh dengan Daya Saing, Hilirisasi, dan Industri yang Kuat”.

Esther menyampaikan bahwa untuk mencapai hal Itu Indonesia harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) Pertama, yakni tidak menjadi negara midle income trap, pada saat sebelum covid 19 sempat menjadi negara upper midle country tetapi dengan adanya pandemi status Indonesia kembali jadi negara berpendapatan menengah.

“Dibutuhkan transformasi ekonomi untuk bisa mewujudkan visi emas Indonesia 2045” jelasnya.

Realitas struktur ekonomi Indonesia memang masih didominasi sektor primer tetapi dengan nilai tambah yang masih kurang. Padahal potensi ekspor indonesia dengan modal sumber daya alam termasuk luar biasa. Namun perlu effort untuk bisa mendaptakan benefit dari komoditas dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditas mentah diolah menjadi produk turunan sehingga bernilai signifikan untuk diekspor. Misalnya pada produk turunan dari sawit/CPO, kopi, cocoa, karet nikel, dan sebagainya .

Esther juga menyatakan bahwa dalam hal keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Vietnam menjadi pemenang.

“Ketika relokasi perusahaan-perusahaan China ke Asia Tenggara akibat perang dagang China – USA, tidak ada satupun perusahaan China dan USA yang masuk merelokasi company ke Indonesia. Tapi memilih Vietnam terutama, dan Thailand serta beberapa negara lain.” katanya

Dari sisi struktur ekspor antara Indonesia dan Vietnam kurang lebih sama. Namun produk ekspor Vietnam telah diolah bukan hanya mengekspor bahan mentah tapi telah menjadi varian produk turunan yang bernilai tinggi.

“Barang-barang elektronik, industri transportasi yang dikembangkan. Memang untuk sukses kearah sana dibutuhkan modal dan tenaga kerja handal untuk mencapai hilirasi yang berhasil.” Ujar Esther.

Esther juga mengungkap tantangan bahwa industri di Indonesia hanya mengadopsi 6 % saja teknologi tinggi, dan 30 % teknologi menengah.

“Harus disadari peran inovasi dan teknologi sangat krusial untuk mendukung hilirisasi yang sukses. Tentunya harus juga disupport oleh anggaran R & D yang selama ini masih sangat kurang. Demikian pula dengan peningkatan skill pekerja industri.” terangnya.

The post INDEF: Hilirisasi Industri untuk Tujuan Kemakmuran appeared first on NewsDetik.co.

Dalam acara yang diselenggarkaan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha juga menyatakan bahwa Sektor UMKM masih jadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB.

Ekonom INDEF ini juga memaparkan bahwa reformasi struktur ekonomi nasional memang masih didominasi oleh sektor rumah tangga. “Ke depan, bagaimana dapat mengalihkan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif sehingga bisa lebih mendorong investasi, hilirisasi dan ekspor.” katanya

Menyinggung  pertumbuhan Ekonomi, Eisha juga mengatakan Pada Kuartal 2 – 2021 petumbuhannya ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018.

“Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas.” Katanya.

Doktor Lulusan Waseda Universy (Jepang) ini juga menyatakan bahwa untuk mendorong struktur ekonomi yang berkualitas, sektor industri harus segera memulai memproduksi barang yang bernilai tambah tinggi seperti produk hi tech yang masih amat rendah nilainya berkisar 3 persen.

“Namun pertumbuhan PDB indutri manufaktur ternyata stagnan, bahkan sebelum pandemi covid 19, yakni hanya sekitar 4,1 persen. Sedangkan pertumbuhan PDN industri manufaktur dibanding total PDB sharenya terus mengalami penurunan rata-rata hanya 21 persen sebelum pandemi.” Katanya.

Ketika pandemi, dampaknya sangat besar terhadap industri manufaktur nasional. Sementara itu masih menjadi pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi nasional dapat kembali ke angka sekitar 5 persen sebelum pandemi.

baca juga: INDEF: Perlindungan Sosial Menjadi Jantung Penanganan Pandemi dan Ekonomi

Ia juga memaparkan bahwa Industri nasional juga masih teramat membutuhkan bahan baku impor dari luar negeri, termasuk untuk industri obat, farmasi, vaksin dan alat-alat kesehatan yang sempat disinggung oleh presiden yang menginginkan mandirinya sektor tersebut.

“Namun harus disadari bahwa industri sektor farmasi, obat, vaksin dan alkes adalah industri yang padat modal dan membutuhkan investasi yang amat mahal karena belum bisa diproduksi di dalam negeri.” Pungkasnya.

The post Eisha M. Rachbini, Ph.D.: UMKM harus didorong Kuasai Sektor Perdagangan Digital appeared first on NewsDetik.co.

Menyinggung  pertumbuhan Ekonomi, Eisha juga mengatakan Pada Q2/2021 petumbuhannya ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018. “Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas.” Katanya.

Eisha juga mengatakan bahwa Sektor UMKM masih jadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB. “UMKM harus segera didorong menguasai sektor perdagangan digital. Sayangnya, penggunaan internet Indonesia masih tergolong rendah di ASEAN, di bawah 50 persen dari total individu masih di bawah Vietnam dan jauh di bawah Malaysia.”

Program Perlindungan Sosial Jantung Program Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

Drajat Wibowo, Ph.D., ekonom senior INDEF menyatakan bahwa Pandemi dan PPKM sangat memukul ekonomi rumah tangga dari rakyat berpengahasilan harian. “Hal itu karena jumlah orang yang bergantung kepada penghasilan harian baik formal ataupun non formal sangatlah besar. BPS mencatat, jumlah pekerja pada Agustus 2020 adalah 128,45 juta angkatan kerja. Sejumlah 77,67 juta (60,47 %) diantaranya adalah pekerja informal, baik pertanian maupun non pertanian. Dari pekerja formal, 27,48 juta di manufaktur dan sebagian besar mereka menerima upah harian.” Katanya.

Baca juga: Eisha M. Rachbini, Ph.D.: UMKM harus didorong Kuasai Sektor Perdagangan Digital

Drajat juga menyinggung pentingnya penanganan pandemi Covid-19  “Karena itu, sebelum covid 19 teratasi, dalam arti menjadi penyakit yang mudah diobati (seperti flu biasa) melalui vaksinasi dan/atau ditemukan obat-obatan dan perawatan preventif medis atau kuratif, maka program perlindungan sosial (Perlinsos) amat sangat krusial. Dia harus berada dalam jantung program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.”

Inflasi 3% Sinyal Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam tinjauan Eko Listyanto, MS, Wakil Direktur INDEF menyatakan bahwa inflasi yang diproyeksikan 3 persen adalah signal dari perbaikan pertumbuhan ekonomi karena di era pertumbuhan biasanya akan diikuti dengan peningkatan inflasi.

“Inflasi di Indonesia biasanya relatif pelan-pelan dan tidak akan tiba-tiba melonjak karena pemulihannya juga perlahan. Ketika daya beli masyarakat terpukul di kala pandemi, maka saat terjadi pemulihan produsen tidak akan segera menaikkan harga karena daya beli masyarakat juga belum langsung pulih. BI rate juga diperkirakan tidak akan turun lebih dulu bahkan kemungkinan menaik bila terjadi gejolak di pasar keuangan.” Kata Eko.

Baca juga

Faisal Basri: Struktur Ekonomi Indonesia Rapuh

Menurut Eko yang harus diwaspadai pada 2022 tetaplah inflasi pangan pada saat pemulihan ekonomi. “Hal ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah terutama aspek aksesibilitas. Ketika demand meningkat tidak semua daerah punya stok cukup untuk mensuplai pasar, sehingga ada daerah-daerah yang minus dan menjadi efek inflatoir.”

Nilai tukar juga tetap optimis pada Rp14.350 per USD, yang mungkin adalah gambaran dari optimisme pertumbuhan ekonomi itu sendiri. “Tetapi jika speed of recovery dari negara-negara maju berbeda dengan domestik, maka mungkin ada capital outflow yang pindah ke negara-negara maju akibat lambatnya recovery dalam negeri.” Lanjut Eko.

Eko juga menyinggung bahwa pemulihan yang cepat di negara-negara maju adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong ekspor.

The post INDEF: Perlindungan Sosial Menjadi Jantung Penanganan Pandemi dan Ekonomi appeared first on NewsDetik.co.

Faisal menyampaikan paparannya dalam webinar yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Fondasi Ekonomi & Agenda Pembangunan di Indonesia” yang dipandu oleh Ika Karlina Idris, Ph.D. (13/8/2021)

Webinar ini juga dihadiri Managing Director PPPI A. Khoirul Umam, PhD, serta pembicara: Ekonom Faisal Basri – Ekonom Senior INDEF, Wijayanto Samirin – Ekonom Universitas Paramadina, dan Muhammad Faisal, PhD – Direktur Eksekutif CORE Indonesia.

Lebih lanjut ia memaparkan strategi mengendalikan pandemi  “Kembali ke basic kembali ke kaidah kesehatan, memutus mata rantai penularan, prioritas utama adalah menyelematkan nyawa manusia, jangan dikomersialisasi­kan, kepemimpinan nasional yang tangguh dan pengorganisasian yang apik, komunikasi publik yang efektif. Ini 5 prinsip dasar yang kurang atau tidak dijumpai di kita.” Katanya.

Pandemi ini perang yang diakui pemerintah lebih sulit dari perang konvensional, tapi kita tidak pernah declare  ada kedaruratan menghadapi covid. “Menghadapi covid sebagai business as usual, dengan menggunakan UU yang ada. sehingga muncullah piutang rumah sakit kepada Pemerintah 40 triliun, nakes tidak dibayar honorariumnya. “ kata Faisal Basri.

Pada kesempatan yang sama Faisal mengibaratkan Pandemi ini seperti membuka kotak pandora. “Struktur ekonomi Indonesia rapuh. Mayoritas penduduk masih tergolong insecure dan ketimpangan cenderung meningkat. Value extraction kian dominan ketimbang value creation, menyebabkan pertumbuhan produktivitas (total factor productivity) melambat bahkan mengalami penurunan. lebih mengandalkan otot dan keringat (perspiration) ketimbang otak (aspiration).” Katanya. 

The post Faisal Basri: Struktur Ekonomi Indonesia Rapuh appeared first on NewsDetik.co.