Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dr. Dipo Alam menyatakan bahwa subsidi pupuk menjadi bancakan korupsi di pusat dan daerah.

Demikian dia sampaikan dalam diskusi LP3ES melalui platform twitter space @djrachbini bertajuk “Politik Industri Nasional dan Program Hilirisasi”, Senin (7/2) malam.

Ia menyinggung bahwa peta jalan industrialisasi di Indonesia sebenarnya sempat dibuat pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Namun terhenti dan hilang setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat.

Menurutnya pada era Pak Harto, terlepas dari kekurangan yang ada, penanganan dan perhatian pada sektor pertanian dan pupuk termasuk luarbiasa. Politik industri ke mekanisasi pertanian dengan membangun industri pupuk, NPK, semua ada konsepnya. Pak Harto memiliki data-data statistik industri pertanian lengkap.

Ironisnya lanjut Dipo, setelah reformasi politik, industrialisasi malah ditinggalkan.

“Subsidi pupuk malah jadi bancakan korupsi di pusat dan daerah. Politik industri telah ditinggalkan. KKN luarbiasa terjadi pada subsidi pupuk. Padahal dulu ada Kuntoro Mangkusubroto ahli sistem ITB yang menciptakan UKP4 yang bisa memonitor sektor pertanian, sehingga para Bupati, Kepala Desa, Parpol-parpol yang disetir oligarki tidak bisa bermain-main dengan pupuk. Jelas, korupsi dan KKN harus diberantas jika mau membangun sistem yang baik,” katanya.  

Sementara itu Peneliti INDEF, Dr. Eisha M. Rachbini mengungkap hasil riset tentang hilirisasi industri di Indonesia, bahwa point penting yang harus dicatat adalah dengan kepemilikan sumber daya alam (SDA) berlimpah Indonesia harus bisa menemukan cara agar SDA berlimpah dapat diolah oleh industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi.

“Tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah yang tergantung pada volatilitas harga komoditas di luar negeri. Seperti pertumbuhan ekonomi kuartal IV ini yang bergantung kepada bahan mentah dan sumberdaya alam dimana harganya di pasar internasional naik pesat.” Katanya.

Indonesia harus menempuh reformasi struktural perekonomian dari produk-produk bernilai tambah rendah kepada produk bernilai tambah tinggi. Harus ada perpindahan alokasi sumber daya dari modal kerja dan tenaga kerja ke sektor produksi bernilai tambah tinggi.

“Proses tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh negara industri maju yang memulai dari industri pengolahan ke industrialisasi skala besar manufaktur, kemudian baru beralih ke sektor jasa yang mempunyai kontribusi besar dari masing-masing sektor terhadap GDP.” Kata Eisha.

Di Indonesia program hilirisasi dan industrialisasi tidak terjadi. Setelah masa 80-an peran sektor manufaktur terindikasi menurun dengan produk-produk bernilai tambah tinggi juga hilang.  Ini menunjukkan bahwa politik industri tidak berjalan, sehingga mendesak sekarang dilakukan. Berbeda dengan negara maju seperti Jerman yang ketika memasuki tahapan menurunnya industrialisasi namun telah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi sebagai negara maju. Sementara Indonesia malah menurun dari negara midle menjadi negara lower midle income.

Dr. Fachru Nofrian, Peneliti LP3ES mengungkapkan bahwa satu-satunya strategi ekonomi yang bisa menghasilkan akumulasi hanyalah Hilirisasi dan industrialisasi.

“Sayangnya, di Indonesia muncul hilirisasi tetapi tidak mempunyai politik industri mumpuni, sehingga tidak terjadi industrialisasi. Selama orde baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang rata-rata tinggi 7 persen, tetapi tidak ada industrialisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi terjadi tetapi tidak terjad industrialisasi.” Katanya.

Tantangan utama dalam politik industri di Indonesia lanjut Fachru, terjadi paradoks yang seharusnya bisa diatasi oleh politik industri. “Politik industri harus dapat memilah-milah mana jebakan-jebakan paradoks kepada industrialisasi, mana yang akan membawa hilirisasi yang mengandung muatan proses industrialisasi.” Kata Fachru.

Hambatan yang selalu muncul dalam politik industri adalah karena terlalu berorientasi pada finance/keuangan. Sehingga indikator yang muncul serinkali misleading atau salah arah oleh sektor keuangan. Seolah-olah telah tercipta akumulasi petumbuhan, padahal bukan. Finance menciptakan target yang salah sasaran. 

Facru juga menyatakan bahwa politik industri yang langsung pada ekspor apalagi hanya tergantung pada harga komoditas internasional tidak akan menumbuhkan ekonomi domestik karena akan tidak balance.

“Ekspor langsung barang mentah tidak akan menciptakan surplus dan akumulasi, bahkan pada ujungnya politik industri akan berorientasi pada kebijakan politik moneter.” Ungkapnya.  

Ia juga mengingatkan akan pentingnya mekanisasi di Indonesia. Mekanisasi telah memasuki tingkat yang semakn mengalami penurunan. “Mekanisasi yang kuat merupakan indikator dari adanya orientasi yang cukup kuat ke arah politik industri dan hilirisasi. Jika pemerintah ingin mengembangkan Politik Industri maka perlu meningkatkan mekanisasi di Indonesia.” Pungkasnya.

The post Dipo Alam: Subsidi Pupuk Jadi Bancakan Korupsi appeared first on NewsDetik.co.

Pertama adanya cacat material, karena tidak didapat atau sulit ditemukan referensi untuk membandingkan kajian model pembentukan BRIN dan adanya Dewan Pengarah di dalamnya.

“Hal itu hanya dapat diperbandingkan dengan struktur organisai politik Partai Komunis China (PKC) dimana adanya Dewan Pengarah.” Katanya.

The post Dipo Alam: Tiga Cacat Serius Peleburan Lembaga Riset dan LIPI di Bawah BRIN appeared first on NewsDetik.co.

“Hasil kajian LP3ES lewat hasil kajian/riset para ilmuwan politik dalam dan luar negeri memang menyatakan terjadinya kemunduran kualitas demokrasi secara signifikan di Indonesia.” Ungkap Wijayanto dalam diskusi “Politisasi Sains dan Lembaga Riset” selasa malam (15/9).

Wijayanto juga menyatakan bahwa kebijakan riset di kampus-kampus Indonesia saat ini justru menjadi legitimasi dari kebijakan. “Bukannya sebuah kebijakan pemerintah dievaluasi dulu dengan riset yang benar dari akademisi kampus, dan dinilai berdasar standar akademis?.“

Ia juga mencontohkan bahwa di Indonesia pada Januari 2021 saja telah terjadi 100-an lebih bencana alam. Sebab terbanyak ditengarai dari rusaknya lingkungan, ruang terbuka hijau yang berganti menjadi perumahan dan gedung, daerah aliran sungai yang juga rusak.

“Ironisnya, dunia akademis malah memberikan rekomendasi dari sebuah kebijakan yang nyata-nyata tidak lulus AMDAL, misalnya.”

Hal itu juga terjadi pada sikap dan kebijakan para pejabat tinggi di Indonesia yang cenderung anti sains dan mengabaikan suara-suara akademisi tentang sikap yang benar menghadapi awal merebaknya pandemi covid 19.

The post LP3ES: Politisasi Sains dan Riset Ciri Kemunduran Kualitas Demokrasi appeared first on NewsDetik.co.