Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof. Dr. Ir. Ahmad Haikal Hasan, S.Kom., S.H., MMT, mengatakan bahwa ekosistem halal memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar. Menurutnya, kontribusi tersebut tidak dapat dilihat hanya dari aktivitas sertifikasi halal, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari rantai nilai industri halal secara keseluruhan. “Kalau kita bicara industri halal, kontribusinya terhadap PDB mencapai kurang lebih Rp4.900 hingga Rp5.000 triliun, atau sekitar 27 persen. Angka tersebut berasal dari ekosistem industri halal yang mencakup farmasi, pariwisata, keuangan, logistik, dan berbagai sektor lainnya,” ujar Haikal Hasan.

Ia menjelaskan, pengembangan industri halal melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan sektor masing-masing. Industri dan produksi, misalnya, berada dalam lingkup kebijakan sektor perindustrian, sementara sektor pariwisata halal berada dalam lingkup Kementerian Pariwisata. Karena itu, BPJPH memiliki posisi penting dalam membangun jaminan dan ekosistem halal, tetapi bukan satu-satunya institusi yang menangani seluruh rantai industri halal.

Haikal juga menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Undang-Undang Nomor 33 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. BPJPH sendiri tidak memeriksa langsung kehalalan setiap produk. Proses pemeriksaan dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH yang menjadi mitra BPJPH,” jelasnya.

Menurut Haikal, penguatan industri halal juga harus mempertimbangkan daya saing pelaku usaha, terutama UMKM. Ia menilai biaya dan mekanisme sertifikasi perlu ditempatkan dalam kerangka yang mampu mendorong pertumbuhan industri sekaligus menjaga kredibilitas sistem jaminan halal Indonesia.

Ia menambahkan, sertifikasi halal di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sejumlah negara lain, termasuk dalam hal masa berlaku sertifikat. Di beberapa negara, sertifikasi halal perlu diperbarui secara berkala dalam periode tertentu, sementara Indonesia menerapkan sertifikat halal dengan masa berlaku yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Peneliti CSED INDEF, Dr. Abdul Hakam Naja, menilai perkembangan industri halal harus dilihat dari perubahan demografi dan meningkatnya permintaan global terhadap produk halal. Populasi muslim dunia yang terus bertambah menjadi salah satu faktor penting yang membuka peluang ekonomi bagi Indonesia. “Populasi muslim dunia terus berkembang. Pada 2024 jumlahnya telah mencapai sekitar 2,1 miliar dan ke depan diproyeksikan semakin besar. Ini bukan hanya persoalan demografi, tetapi merupakan pasar ekonomi yang sangat besar bagi industri halal,” ujar Hakam Naja.

Hakam menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal global. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas industri, penguatan sertifikasi, serta kemampuan Indonesia memanfaatkan berbagai kerja sama perdagangan internasional.
Ia menyoroti pentingnya kesepakatan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara, termasuk perkembangan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat pada 2026, yang berpotensi memfasilitasi ekspor produk kosmetik, alat kesehatan, manufaktur, dan produk lainnya. “Kalau ada defisit, di situlah justru kita harus melihat peluang. Kita perlu mengambil peluang tersebut dengan memperkuat industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi produsen dan eksportir produk halal,” tegasnya.

Hakam juga menyoroti posisi Malaysia yang dinilai lebih agresif dalam mengembangkan industri halal meskipun jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Malaysia, menurutnya, berhasil memanfaatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu basis manufaktur halal. “Malaysia penduduknya hanya sekitar 11 sampai 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tetapi dalam industri halal mereka selalu bergerak lebih maju. Besarnya foreign direct investment yang masuk juga memperkuat posisi Malaysia sebagai basis manufaktur halal,” kata Hakam.

Menurutnya, strategi diplomasi perdagangan juga menjadi faktor penting. Kerja sama seperti Malaysia–United Arab Emirates CEPA dan berbagai kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat dapat memperluas pasar produk halal, terutama pangan dan farmasi.

Dalam konteks Indonesia, Hakam menilai rendahnya tingkat sertifikasi halal masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi. Universitas dinilai dapat memainkan peran strategis melalui pendidikan, riset, pendampingan UMKM, serta pengembangan ekosistem industri halal. “Angka sertifikasi halal kita masih relatif rendah. Karena itu, universitas memiliki peran penting untuk ikut mendorong peningkatan literasi, riset, pendampingan, dan pengembangan industri halal agar Indonesia mampu menangkap peluang pasar global,” ujarnya.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa masa depan industri halal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia membangun halal value chain yang terintegrasi, kompetitif, dan berorientasi ekspor. Dengan besarnya pasar domestik, pertumbuhan populasi muslim global, serta peluang perdagangan internasional, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi salah satu pusat industri halal dunia. Namun, peluang tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, pelaku UMKM, dan mitra internasional.
Melalui diskusi publik ini, Universitas Paramadina dan CSED INDEF mendorong agar pengembangan industri halal tidak berhenti pada aspek kepatuhan dan sertifikasi, tetapi diarahkan menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional dan penguatan daya saing ekonomi Indonesia.

The post Diskusi Paramadina: Industri Halal Dinilai Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia appeared first on NewsDetik.co.

Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta menjadi salah satu destinasi pendidikan tinggi yang menawarkan banyak pilihan universitas berkualitas. Berbagai perguruan tinggi di Jakarta terus meningkatkan mutu akademik melalui penguatan kurikulum, pengembangan fasilitas, kerja sama dengan industri, hingga pencapaian akreditasi dan pengakuan dari berbagai lembaga pemeringkatan.

Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, calon mahasiswa perlu memahami keunggulan masing-masing kampus agar dapat menentukan universitas yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tujuan karier. Berikut 10 universitas di Jakarta yang memiliki reputasi baik dan layak masuk dalam daftar pertimbangan Anda.

1. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta yang telah dikenal luas melalui kualitas pendidikan dan kontribusinya dalam bidang penelitian.

Program studi seperti Kedokteran, Psikologi, dan Ilmu Kesehatan menjadi beberapa bidang yang memiliki reputasi kuat. Selain itu, Atma Jaya juga didukung jaringan alumni yang tersebar di berbagai sektor profesional dan industri.

2. BINUS University

BINUS University menjadi salah satu universitas swasta yang memiliki reputasi tinggi di Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi informasi, bisnis, dan inovasi digital. Kampus ini dikenal memiliki berbagai program internasional serta kerja sama dengan institusi pendidikan dan perusahaan global.

Kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar, magang, dan kolaborasi internasional menjadi nilai tambah yang mendukung pengalaman akademik mahasiswa.

3. Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Universitas Kristen Indonesia atau UKI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah lama berkiprah dalam dunia pendidikan tinggi nasional. Berlokasi di Jakarta Timur, UKI menawarkan beragam program studi dari bidang kesehatan, hukum, pendidikan, ekonomi, teknik, hingga ilmu sosial.

Dengan pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta komitmen terhadap pengembangan kompetensi dan karakter mahasiswa, UKI tetap menjadi salah satu pilihan yang diperhitungkan di Jakarta.

4. Universitas Bakrie

Universitas Bakrie dikenal sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan industri. Kampus ini menawarkan berbagai program studi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja modern.

Melalui berbagai kolaborasi dengan perusahaan dan institusi profesional, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengalaman praktis yang mendukung kesiapan karier setelah lulus.

5. Universitas Paramadina

Universitas Paramadina menjadi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang dikenal melalui pendekatan pendidikan yang menggabungkan keunggulan akademik, pengembangan karakter, dan kepemimpinan. Kampus yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur ini didirikan oleh tokoh intelektual Indonesia Nurcholish Madjid, kampus ini konsisten mengembangkan lingkungan belajar yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Universitas Paramadina menawarkan berbagai program studi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan global, seperti desain komunikasi visual, desain produk, manajemen, komunikasi, hubungan internasional, psikologi, hingga teknik informatika dan falsafah & agama. Dukungan jaringan mitra industri dan berbagai program pengembangan mahasiswa menjadikan Paramadina sebagai salah satu pilihan terbaik bagi calon mahasiswa yang ingin memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional.

6. Universitas Trisakti

Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas swasta terbesar dan paling dikenal di Jakarta. Kampus yang berlokasi di kawasan Grogol ini memiliki beragam program studi unggulan, terutama di bidang hukum, kedokteran, teknik, dan ekonomi.

Jaringan alumni yang luas serta hubungan kerja sama dengan berbagai institusi menjadi salah satu kekuatan yang mendukung pengembangan karier para lulusannya.

7. Universitas Mercu Buana

Universitas Mercu Buana termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki reputasi baik di Jakarta. Dengan pilihan program studi yang beragam dan beberapa lokasi kampus, universitas ini menawarkan akses pendidikan yang relatif luas bagi masyarakat.

Selain fokus pada kualitas akademik, Mercu Buana juga aktif mengembangkan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan daya saing lulusan.

8. Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)

Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki rekam jejak kuat dalam pendidikan berbasis teknologi dan vokasi. Berawal dari lembaga pendidikan komputer, UBSI berkembang menjadi universitas dengan jaringan kampus yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

UBSI, selain fokus pada pengembangan kompetensi teknologi, kampus ini juga aktif mendorong kewirausahaan mahasiswa, pelatihan keterampilan, dan kolaborasi dengan dunia industri.

9. Universitas Nusa Mandiri (UNM)

Universitas Nusa Mandiri dikenal sebagai kampus yang memiliki fokus pada pengembangan teknologi finansial, keamanan siber, dan ekonomi digital. Melalui konsep The First Fintech University di Indonesia, UNM berupaya menjawab kebutuhan sumber daya manusia di era transformasi digital.

Selain memperkuat kualitas pembelajaran, universitas ini juga aktif mengembangkan kegiatan penelitian, inovasi, dan program pengembangan kompetensi mahasiswa untuk meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja.

10. Cyber University (Universitas Cyber Indonesia)

Cyber University merupakan salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada bidang teknologi informasi dan bisnis digital. Kampus ini mengembangkan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif.

Didukung fasilitas pembelajaran berbasis teknologi dan berbagai program pengembangan keterampilan digital, Cyber University menjadi salah satu pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin berkarier di sektor teknologi dan ekonomi digital.

Memilih Kampus yang Tepat untuk Masa Depan

Setiap universitas memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda. Ada kampus yang unggul dalam bidang teknologi, bisnis, kesehatan, komunikasi, maupun pengembangan kepemimpinan dan karakter.

Karena itu, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kualitas akademik, akreditasi, fasilitas, jaringan industri, hingga kesesuaian program studi dengan tujuan karier yang ingin dicapai.

Di antara berbagai pilihan tersebut, Universitas Paramadina dapat menjadi salah satu alternatif utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan keseimbangan antara kompetensi akademik, pengembangan karakter, dan kepemimpinan. Sementara itu, universitas lain seperti UBSI, Nusa Mandiri, Cyber University, Atma Jaya, BINUS University, UKI, Universitas Bakrie, Trisakti, dan Mercu Buana juga menawarkan keunggulan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi pendidikan setiap individu.

The post 10 Universitas di Jakarta dengan Reputasi Baik yang Layak Dipertimbangkan appeared first on NewsDetik.co.

Perwakilan Universitas Paramadina yang terpilih dalam pameran internasional tersebut adalah M. Rizky Kadafi selaku dosen DKV Universitas Paramadina, serta Gunawan (Mahasiswa DKV Paramadina Kampus Cikarang) dan Ibnu Eka P. (Mahasiswa DKV Paramadina Kampus Cipayung).

Karya-karya mereka akan dipamerkan pada 13–14 Juni 2026 di kawasan Kota Lama Banyumas, Indonesia, bersama karya desainer, akademisi, dan mahasiswa dari berbagai institusi nasional maupun internasional.

Mengusung tema “TESTIFY”, pameran ini mengajak para peserta untuk menghadirkan kesaksian visual terhadap berbagai fenomena sosial, budaya, kemanusiaan, lingkungan, serta pengalaman yang membentuk kehidupan masyarakat kontemporer. Melalui medium poster, para desainer ditantang untuk menyampaikan refleksi, kritik, dan pandangan mereka terhadap isu-isu yang relevan melalui pendekatan visual yang kreatif dan bermakna.

M. Rizky Kadafi, dosen DKV Universitas Paramadina sekaligus salah satu peserta yang lolos kurasi, menyampaikan bahwa desain memiliki peran penting sebagai medium untuk merekam dan menyuarakan berbagai realitas yang terjadi di masyarakat.

“Tema TESTIFY mengingatkan kita bahwa desain tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi visual, tetapi juga sebagai bentuk kesaksian terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita. Melalui karya poster, desainer dapat merekam, merefleksikan, dan menyampaikan berbagai isu yang relevan kepada publik. Saya bangga dapat berpartisipasi bersama mahasiswa DKV Paramadina dalam pameran ini sebagai bagian dari upaya membawa perspektif kritis dan humanis ke dalam ruang dialog internasional.”

Ketua Program Studi DKV Universitas Paramadina, Vidya Kharisma, turut memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. “Keikutsertaan dosen dan mahasiswa DKV Paramadina dalam pameran internasional bertema TESTIFY menunjukkan kemampuan sivitas akademika kami dalam merespons isu-isu kontemporer melalui pendekatan desain yang kritis dan komunikatif. Pencapaian ini mencerminkan kualitas proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan visual, tetapi juga pada kemampuan berpikir konseptual dan kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat.”

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa (FIR) Universitas Paramadina, Hendriana Werdhaningsih, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata kontribusi sivitas akademika Paramadina dalam forum kreatif internasional.“Kami mengapresiasi pencapaian dosen dan mahasiswa DKV Paramadina yang berhasil lolos kurasi dalam pameran internasional ini. Tema TESTIFY sangat relevan dengan semangat

The post Dosen dan Mahasiswa DKV Universitas Paramadina Lolos Kurasi Post Human    International Poster Exhibition 2026 appeared first on NewsDetik.co.

Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina, Dr. phil. Suratno Muchoeri membuka diskusi dengan menegaskan bahwa webinar Hari Kartini 2026 diselenggarakan untuk menghormati Kartini sebagai simbol sekaligus meneruskan perjuangannya.

“Memperjuangkan apa yang diperjuangkan RA Kartini dan para pejuang perempuan lainnya, yaitu kesetaraan hak pendidikan dan pengakuan perempuan sebagai subjek yang aktif dalam sejarah,” ujarnya.

Suratno mengatakan, pengalaman pendidikan perempuan belum sepenuhnya terang. Stereotip patriarkis yang memandang peran perempuan hanya pada urusan domestik masih belum tuntas terkikis.

Merujuk survei IDN Times “Perempuan dalam Pendidikan, Sudahkah Setara dan Berdaya?” tahun 2025, Suratno mencontohkan banyak perempuan masih menghadapi tekanan pernikahan alih-alih didukung ke jenjang pendidikan.

“Sebesar 51,6 persen perempuan mengaku menghadapi tekanan lingkungan untuk segera menikah, sementara hanya 9,8 persen yang mendorong mereka melanjutkan pendidikan,” kata Suratno.

Kalau tidak menikah, lanjut Suratno, perempuan justru lebih diharapkan bekerja (26,1 persen). Sementara dukungan agar perempuan melanjutkan pendidikan justru berada di posisi terbawah (9,8 persen).

Indonesia punya tokoh perempuan terdidik seperti RA Kartini dan Rahmah El Yunusiah. Sayangnya, pendidikan tinggi bagi perempuan masih dianggap tidak sepenting laki-laki.

Tingkat partisipasi pendidikan tinggi perempuan memang mengalami peningkatan, tapi tantangan struktural dan kultural masih terjal. Bias budaya, kurangnya role model, dan stereotip menghambat partisipasi, meskipun potensi perempuan sama besarnya.

Wakil Rektor Universitas Paramadina,  Prof. Dr. Iin Mayasari menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus ketidakadilan gender. Karenanya, pendidikan tidak boleh dimaknai sekadar transfer ilmu di ruang kelas, melainkan proses menumbuhkan kesadaran kritis.

“Setiap individu, terlepas dari gendernya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memimpin, dan berkontribusi,” ujar Prof. Dr. Iin Mayasari dalam sambutannya.

Perempuan Dilarang Sakit

Prof. Premalatha Karupiah, Ph.D., sosiolog-gender dari Uninvesitas Sains Malaysia (USM)  memperkenalkan konsep time poverty (kemiskinan waktu) dari penelitiannya terhadap perempuan India Malaysia dari kelompok berpenghasilan rendah.

Premalatha menjelaskan banyak perempuan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus kesejahteraan dirinya. Perempuan semakin terjepit antara tuntutan domestik dan beban ekonomi.

Banyak perempuan menderita penyakit fisik dan mental dibandingkan laki-laki. Walaupun jatuh sakit, jelas Premalatha, perempuan harus mengutamakan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu sebelum bisa mendapat layanan kesehatan.

Bahkan ditemukan kasus perempuan memilih tidak meminum obat yang diresepkan dokter karena khawatir efek samping mengantuk akan mengganggu pekerjaan rumah tangga.

“Perempuan sering memprioritaskan kesehatan suami dan anak-anak. Mereka percaya untuk menjadi istri atau ibu yang baik, mereka harus menjaga orang lain meskipun harus mengabaikan kesehatan sendiri,” jelas Premalatha.

Meski penelitian dilakukan di Malaysia, kaitannya terhadap perempuan Indonesia terutama yang berada di lapisan ekonomi bawah tidak bisa diabaikan. Ada kemiripan pola budaya dan tantangan struktural yang dihadapi.

Perempuan, Komoditas Seksi Layar Kaca

Dari sisi industri media, Donna Louisa Latief, M.A., mantan jurnalis dan alumni Universitas Paramadina, menyoroti kontradiksi yang masih menghantui jurnalis perempuan. Media yang jadi wadah aspirasi publik justru tak turut membawa aspirasi mereka.

“Media sering terjebak dalam budaya patriarki dan memperlakukan perempuan sebagai komoditas,” kata Donna.

Donna mengungkapkan, perempuan berpenampilan menarik di dunia layar kaca, baik televisi maupun media sosial justru kerap diragukan kemampuannya. Publik cenderung mempertanyakan kompetensi perempuan, sesuatu yang tidak dialami laki-laki dengan penampilan serupa.

Tampil di ruang publik sebagai perempuan bukan perkara sederhana. Namun, Donna menegaskan bahwa kesetaraan gender di dunia media tidak cukup hanya diukur dari terbukanya peluang, lebih penting dari itu adalah keadilan representasi.

Keadilan Gender Berbasis Kebudayaan

Prof. Dr. Banu Gurer, Guru Besar Pendidikan Islam Universitas Marmara, Turki menjelaskan bahwa keadilan gender bergantung pada kebudayaan. Perspektif budaya akan memberikan kekuatan bagi perempuan untuk membuat sejarah melalui partisipasi aktif di berbagai bidang.

Keadilan gender di Turki, katanya, bukanlah ide yang datang dari Barat, melainkan berakar dari warisan budaya jauh sebelum era modern.

Salah satu pendapatnya yang paling mencolok adalah soal bahasa. Struktur bahasa Turki tidak mengenal pronoun atau akhiran khusus berbasis gender seperti “he” dan “she” dalam Bahasa Inggris.

“Kita dianggap setara sebagai manusia… Dari sudut pandang linguistik, tidak ada perbedaan gender dalam bahasa Turki,” tuturnya.

Menurutnya, ini adalah bukti bahwa pada tingkat paling mendasar, kebudayaan Turki memandang laki-laki dan perempuan setara. Perempuan Turki bahkan telah mendapatkan hak pilih penuh dalam pemilihan parlemen nasional sejak 1934, mendahului banyak negara Eropa Barat.

The post Hari Kartini Belum Membawa Terang bagi Keadilan Gender di Indonesia appeared first on NewsDetik.co.

Dalam pemaparannya, Anies, yang juga mantan rektor Universitas Paramadina menekankan pentingnya ruang perjumpaan reflektif di lingkungan kampus. Ia menyampaikan bahwa silaturahmi dan interaksi membuka peluang lahirnya inspirasi serta pembelajaran baru. “Silaturahmi interaksi membuat kita punya kesempatan untuk mendapatkan hasil, ada potensi mendapatkan hasil. Setiap ada perjumpaan reflektif, kita akan mendapatkan pengalaman, bisa dalam bentuk inspirasi.”

Mendikbud RI pada Kabinet Kerja (2014-2016) ini menjelaskan bahwa Universitas Paramadina memiliki tradisi kuat dalam menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh untuk berdialog dengan mahasiswa. Menurutnya, ekosistem ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas jejaring, mendapatkan inspirasi, sekaligus mendapatkan pembelajaran langsung dari pengalaman para tokoh bangsa.

“Makanya Universitas Paramadina memiliki posisi khusus dalam konstelasi pemikiran di Indonesia. Meskipun ukurannya kecil secara jumlah mahasiswa tetapi potensi pengaruhnya besar, small but giant.”

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, melainkan sebagai ruang pembentukan manusia yang dapat dipercaya. “Universitas memiliki tanggung jawab mendidik seseorang untuk dapat dipercaya. Tantangan pendidikan tinggi hari ini melahirkan lulusan yang cakap dan pada saat yang sama bisa dipercaya.”

Di tengah kemudahan memperoleh gelar dan akses informasi yang semakin luas, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik justru menjadi sesuatu yang mahal. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar bagi kampus bukan sekadar berapa banyak lulusan yang dihasilkan, melainkan jenis manusia seperti apa yang dilepas ke masyarakat.

Menurutnya, kampus adalah fase terakhir sebelum seseorang memasuki dunia otoritas dan pengambilan keputusan. Karena itu, pendidikan tinggi tidak boleh berhenti pada penguasaan keterampilan teknis. “Masalah kita bukan kekurangan orang pintar, tetapi sering kali membiarkan kecerdasan berjalan tanpa kompas moral.”

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kerusakan sosial kerap justru dilakukan oleh orang-orang terdidik yang memiliki kecakapan teknis, namun kehilangan orientasi moral. “Dokumen ditulis dengan rapi, laporan disusun dengan baik, teknologi dipakai dengan lihai tetapi bisa diarahkan untuk menutup-nutupi, mengakali aturan, mengamankan kepentingan sempit.”

Karena itu, integrasi antara karakter, integritas, kompetensi, dan teknologi harus menjadi tema utama pendidikan Indonesia ke depan. “Karakter memberi arah, kompetensi memberi daya, teknologi memberi jangkauan, ketiganya harus menyatu.”

Mengutip gagasan Ki Hadjar Dewantara, ia menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun dan memberi arah, agar kemampuan tidak terseret pada kepentingan sesaat.

Anies menjelaskan bahwa karakter dalam pendidikan tinggi adalah kemampuan menjaga batas ketika ada kesempatan untuk menyimpang. Karakter dibangun melalui kebiasaan yang terus dilatih hingga menjadi budaya. Ia mencontohkan praktik pembelajaran antikorupsi sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi penyimpangan sejak dini.

Dalam konteks kompetensi abad ke-21, ia mengingatkan bahwa perubahan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan kurikulum. “World Economic Forum mencatat 39% keterampilan kerja saat ini akan menjadi usang di tahun 2030.”

Karena itu, menurutnya, ada kompetensi inti yang harus dikuatkan di luar aspek teknis. “Jadi kita harus mencari core competence yang harus dimiliki diluar yang teknis. Jadi minimal ada 2: critical thinking dan analytical thinking.” Ia menambahkan pentingnya kemampuan belajar ulang (learning skill) agar lulusan tidak panik menghadapi perubahan.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa digitalisasi memiliki nilai penting dalam membangun integritas sistem. “Nilai digitalisasi itu pada kejernihan. Sistem digital menyimpan jejak; karena ada jejak, maka terbuat pola, karena ada pola maka bisa memperlihatkan konsistensi dan inkonsistensi.”

Dalam pandangannya, banyak penyimpangan hidup di ruang gelap dan proses yang tidak meninggalkan jejak. Karena itu, kampus perlu membangun sistem yang transparan dan terbuka, sehingga integritas tidak hanya menjadi pesan moral, tetapi juga menjadi praktik sistemik yang bisa diperiksa kapan saja.

Ia juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam ekosistem pendidikan. “Meritokrasi sesuatu yang ditumbuhkembangkan di ruang keluarga dan ruang kelas atau kampus.” Mahasiswa perlu merasakan bahwa prestasi dan kinerja benar-benar mengantarkan pada promosi dan posisi, baik melalui capaian akademik maupun non-akademik.

Di akhir paparannya, Anies mengajak peserta untuk melihat kampus sebagai ekosistem pertumbuhan. “Ekosistem kampus itu seperti analogi, benih yang baik perlu tanah yang subur. Tanah yang subur perlu iklim yang sehat.”

Ia menegaskan bahwa pribadi yang baik, jika ditempatkan dalam lingkungan yang sehat dan sistem yang benar, akan tumbuh menjadi individu yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

The post Anies Baswedan: Karakter Memberi Arah, Kompetensi Memberi Daya, Teknologi Memberi Jangkauan appeared first on NewsDetik.co.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menyatakan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan “angin segar” bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Menurutnya, dominasi PTN dalam menyerap mahasiswa selama ini telah menciptakan ketimpangan beban operasional dan kualitas antara kampus negeri dan swasta.

Handi memaparkan data yang cukup kontras mengenai rasio mahasiswa di Indonesia. Berdasarkan data BPS, saat ini 127 PTN menampung sekitar 4,4 juta mahasiswa, yang berarti rata-rata satu PTN membina 34.712 mahasiswa. Sementara itu, 2.713 PTS di Indonesia hanya menampung 4,8 juta mahasiswa, dengan rata-rata hanya 1.781 mahasiswa per kampus.

Kondisi ini semakin diperparah dengan tren penurunan jumlah mahasiswa baru di sektor swasta. Handi mengungkapkan bahwa saat ini banyak PTS yang mengalami penurunan pendaftar hingga 20%—30%, bahkan beberapa di antaranya sudah tidak lagi menerima mahasiswa baru.

“Beban berat operasional kampus yang ditanggung PTS akan sangat berdampak pada peningkatan kualitas dan keberlangsungan PTS. Oleh sebab itu, perlu intervensi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan pembatasan penerimaan mahasiswa baru PTN,” ujar Dr. Handi Risza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3/2026).

Selain pembatasan kuota, Handi juga mendorong Kemdiktisaintek untuk melakukan terobosan dalam aspek pembiayaan. Ia menyoroti bahwa selama ini Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hanya dinikmati oleh kampus negeri, padahal PTS memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama dalam mencerdaskan bangsa.

Ia mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi PTS. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban operasional kampus swasta serta menekan biaya pendidikan bagi mahasiswa dengan prinsip keadilan yang setara.

Sebelumnya, Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek, Prof. Mukhamad Najib, Ph.D., telah mengonfirmasi bahwa rencana pembatasan kuota S1 di PTN-BH memang masuk dalam agenda kementerian. Hal ini bertujuan agar PTN-BH dapat lebih fokus pada penguatan riset dan program pascasarjana (S2 dan S3), sementara porsi pendidikan sarjana (S1) dapat terdistribusi lebih merata ke perguruan tinggi lainnya.

Handi Risza menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah sangat dinantikan saat ini. Tanpa adanya intervensi berupa pembatasan jumlah maupun jangka waktu penerimaan di PTN, keberlangsungan banyak PTS di Indonesia berada dalam posisi yang terancam.

The post Dr. Handi Risza: Pembatasan Maba PTN Kunci Keberlangsungan Kampus Swasta appeared first on NewsDetik.co.

Rangkaian acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, dalam sambutannya menekankan bahwa festival ini adalah manifestasi komitmen kampus dalam memadukan edukasi dan tradisi religius. Beliau menyampaikan bahwa PFR 2026 merupakan wadah bagi generasi muda untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang positif sekaligus memperkuat jati diri kampus yang peduli terhadap pengembangan karakter mahasiswa.

Direktur PT Lippo Malls Indonesia (LMI), Hendri Ridwan Tan dalam sambutannya menyatakan apresiasi dan dukungannya atas kolaborasi pengembangan generasi muda di wilayah Cikarang.

Menurut Direktur Universitas Paramadina, Dr. Euis Nurhidayati, penyelenggaraan Paramadina Festival Ramadhan di Kampus Cikarang merupakan wujud nyata untuk memastikan bahwa Universitas Paramadina bukan hanya menjadi pusat keunggulan akademik, tetapi juga menjadi simpul kolaborasi yang inklusif—di mana nilai-nilai spiritual, seni, dan kepedulian sosial dapat tumbuh bersama.

Acara yang dipandu oleh duo MC Firman Hadi dan Putri Nabila Amjad ini dibuka dengan khidmat melalui pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Fitriani (Prodi Psikologi) dan sari tilawah oleh Nasep (Prodi Ilmu Komunikasi). Sejak pagi, panggung utama telah diramaikan oleh kompetisi seni Islami tingkat Jabodetabek yang meliputi lomba nasyid, fashion show, sementara lomba kaligrafi berlangsung secara paralel.

Salah satu sesi yang paling dinantikan adalah Talkshow Ramadhan Inspiratif yang menghadirkan penyanyi religi legendaris, Sulis, yang dikenal melalui karya fenomenal “Cinta Rasul”. Dalam sesi ini, Sulis berbagi pengalaman mengenai perjalanan kariernya di dunia musik religi dan pentingnya menjaga nilai-nilai kebaikan di era modern. Kehadiran Sulis memberikan nuansa nostalgia sekaligus motivasi bagi para peserta dan tamu undangan yang hadir.

Memasuki waktu sore, suasana berubah menjadi penuh khidmat saat sesi santunan anak yatim dimulai. Universitas Paramadina menggandeng empat yayasan sekaligus, yaitu Panti Al-Muhajirin, Al Muttaqin, Darul Falah, dan Al-Hidayah. Penyerahan santunan dilakukan secara langsung oleh jajaran pimpinan universitas sebagai simbol kepedulian nyata terhadap sesama.

Keberhasilan acara ini tidak terlepas dari dukungan sponsor utama Hankook, dan para mitra strategis lainnya seperti Wardah, Planet Sport, Meikarta dan Lippo Cikarang Cosmopolis atas kontribusinya dalam mendukung kreativitas anak muda.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan buka puasa bersama di area District 1 Meikarta. Ketua Panitia, Anissa Cahyani Oktavia, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh donatur dan mitra yang telah mendukung suksesnya acara ini. Melalui PFR 2026, Universitas Paramadina berharap dapat terus menjalin silaturahmi yang erat dengan masyarakat dan menjadi inspirasi dalam menebar keberkahan di bulan suci.

The post Sulis “Cinta Rasul” Meriahkan Paramadina Festival Ramadhan 2026 di Meikarta appeared first on NewsDetik.co.

JAKARTA, 17 Februari 2026 – Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Wakil Kepala CSED-INDEF, Handi Risza, memberikan tanggapan strategis terkait kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap kinerja perbankan syariah nasional. Handi menilai bahwa kritik tersebut harus disikapi secara bijak agar tidak berdampak negatif pada perkembangan industri keuangan syariah di masa depan.

Dalam pernyataannya, Handi menekankan adanya perbedaan fundamental antara sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dengan sistem syariah yang berbasis bagi hasil (profit/revenue sharing) serta aktivitas ekonomi halal.

Menanggapi pandangan Menkeu Purbaya yang menyebut perbankan syariah seolah hanya “mengganti istilah” tanpa memberikan keadilan nyata, Handi Risza memberikan pembelaan terhadap instrumen akad yang ada.

“Akad-akad yang terdapat dalam perbankan syariah, seperti: mudharabah, musyarakah, murabahah dll, justru meletakkan fondasi keadilan yang kuat bagi semua nasabah (debitur dan kreditur), mereka berhak atas sesuatu berdasarkan usaha dan ikhtiar yang dilakukan,” tegas Handi.

Handi tidak menampik bahwa pembiayaan syariah seringkali dianggap lebih mahal. Namun, ia menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh persoalan struktural, mulai dari skala permodalan hingga tingginya biaya dana (cost of fund).

Hingga Oktober 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028 triliun, namun mayoritas masih berada di kategori KBMI 1 dan 2. Baru Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berhasil menembus kelompok KBMI 4.

“Modal yang terbatas cenderung menyebabkan biaya operasional per unit produk cenderung lebih tinggi. Selain itu, jumlah modal akan sangat menentukan bank mampu berinvestasi terhadap teknologi, sistem informasi dan SDM yang membuat produk perbankan jauh lebih efisien dan inovatif,” paparnya.

Handi juga menyoroti bahwa bank konvensional memiliki akses lebih besar terhadap dana murah seperti rekening giro pemerintah, sementara bank syariah lebih banyak menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito yang sifatnya lebih mahal.

Meskipun angsuran pada akad jual beli (murabahah) terkesan tinggi di awal karena bersifat fixed rate, Handi mengingatkan bahwa perbankan syariah memberikan kepastian cicilan hingga akhir periode kontrak. Selain itu, denda keterlambatan tidak menjadi pendapatan perusahaan, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Kehalalan produk dan layanan juga terjamin dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Handi menyatakan bahwa secara syariah kecil kemungkinan adanya manipulasi atau akad yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Sebagai penutup, Handi Risza berharap pemerintah dapat bertindak lebih adil dalam mendukung ekosistem perbankan syariah. Ia mendorong pemerintah untuk menempatkan rekening giro lembaga keagamaan di bank syariah secara proporsional, memberikan insentif pajak, serta menambah permodalan bank syariah BUMN.

“Kritik Purbaya sendiri harus kita anggap sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Menteri Keuangan. Kita berharap setelah ini, Pemerintah bisa lebih fair dan adil dalam memberlakukan bank syariah,” tutup Handi.

The post Menjawab Kritik Menkeu Purbaya, Handi Risza Soroti Kendala Struktural Perbankan Syariah appeared first on NewsDetik.co.

Kompetisi ini mendapat antusiasme tinggi dari pelajar SMA dan SMK dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahap awal, jumlah peserta yang mendaftar cukup besar dalam skala nasional. Dari keseluruhan peserta tersebut, panitia kemudian menyeleksi 15 finalis terbaik untuk melaju ke tahap akhir. Para finalis ini juga mendapatkan pembekalan berupa workshop pengembangan desain footwear yang diselenggarakan pada 25 Januari 2025, sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses perancangan produk alas kaki yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri.

Dekan Fakultas Industri Kreatif Universitas Paramadina sekaligus dosen Desain Produk, Hendriana Werdhaningsih, Ph.D, menyampaikan bahwa kompetisi ini memiliki peran penting dalam membuka ruang bagi talenta-talenta muda yang selama ini belum tersalurkan secara optimal.

“Lomba ini sangat penting, terutama untuk memberikan wadah atau kesempatan kepada talenta-talenta yang tersembunyi. Saya melihat banyak pelajar pra-perguruan tinggi yang kreatif, namun potensi tersebut sering kali hanya dianggap sebagai hobi atau kesenangan, padahal itu adalah talenta yang sangat berharga. PT MAS pun meyakini hal tersebut. Kami telah bermitra hampir 20 tahun dan sudah dua kali menyelenggarakan lomba sejenis. Dengan perkembangan dan pengakuan pemerintah terhadap potensi industri kreatif, semoga lomba ini dapat kami adakan secara berkala setiap tahun,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Neo Gen Footwear Design Competition 2025, Tasyrif Adnan, M.Ds, menambahkan bahwa kompetisi ini tidak hanya berfokus pada pencarian pemenang, tetapi juga pada pembentukan keberanian, kepercayaan diri, dan kesiapan peserta dalam menghadapi dunia desain profesional.

“Lomba ini tidak hanya bertujuan menjaring talenta baru di bidang desain, khususnya footwear, tetapi juga menjadi langkah awal bagi para peserta untuk memanfaatkan peluang ini dengan berani tampil dan bersaing secara kreatif. Diharapkan ke depannya kegiatan ini dapat terus berkelanjutan, sehingga Program Studi Desain Produk Universitas Paramadina dapat berperan nyata dalam melahirkan desainer-desainer unggul di masa depan,” jelasnya.

Para pemenang Neo Gen Footwear Design Competition 2025 adalah Zahara Mutiara Kasih – SMA Negeri 1 Magelang (Juara 1),  Zahra Arraya Sudharmawan – SMA Bintang Mandiri School Jimbaran, Bali (Juara 2), Karla Natasya Tandi Bua – SMK Sahid Jakarta (Juara 3).

Adapun Juara Harapan 1 adalahAndara Ramadhina Wibowo – SMK Budhi Warman II,
Muhammad Rizki Norulloh – SMK Yapalis Krian, Jawa Timur (Juara Harapan 2), Reyhan Febrian – SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang (Juara Harapan 3), adapunZahra Arraya Sudharmawan – SMA Bintang Mandiri School Jimbaran, Bali meraih Juara Favorit.

Sebagai peraih Juara 1, Zahara Mutiara Kasih mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam kompetisi ini berawal dari keinginan sederhana untuk mencoba dan menyalurkan minatnya di bidang seni visual.

“Jujur saja, ini kali pertama saya mengikuti event di desain produk. Saya tidak berekspektasi tinggi karena awalnya hanya untuk mengisi waktu luang saat class meeting, sekaligus menambah pengalaman dan mengukur kemampuan saya dalam bersaing. Menggambar dan melukis adalah hobi saya, dan saya pikir tidak ada ruginya mengikuti apa yang saya suka,” tutur Zahara.

Ia menambahkan bahwa mengikuti Neo Gen Footwear Design Competition memberikan banyak manfaat yang membuka wawasannya terhadap proses perancangan produk secara lebih mendalam.

“Ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini banyak benefit yang saya dapatkan. Selain pengalaman, relasi saya juga bertambah, serta menambah pemahaman mengenai jalannya suatu produk. Saya jadi bisa membayangkan seberapa spesifik sebuah produk harus dipikirkan hingga akhirnya dapat direalisasikan,” tambahnya.

Melalui Neo Gen Footwear Design Competition, Universitas Paramadina bersama mitra industri berharap dapat terus mendorong lahirnya ekosistem pendidikan desain yang aplikatif, relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia profesional sejak dini.

The post Paramadina dan Mitra Gelar Neo Gen Footwear Design Competition 2025 appeared first on NewsDetik.co.

Rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perubahan penting dalam cara informasi beredar di ruang publik. Jika dulu kabar awal tentang bencana biasanya sampai ke masyarakat melalui media arus utama berdasarkan laporan resmi dan kerja jurnalistik, kini gambaran pertama justru sering muncul dari unggahan warga di media sosial.

Video rumah terendam, jalan terputus, atau kesaksian singkat pengungsi dengan cepat memenuhi linimasa. Unggahan ini beredar bahkan sebelum liputan media tersusun lengkap atau pernyataan resmi disampaikan. Dalam hitungan menit, publik sudah memiliki gambaran awal tentang apa yang sedang terjadi.

Perubahan ini menandai pergeseran cara publik mengenali krisis. Informasi tidak lagi bergerak satu arah melalui saluran resmi, melainkan menyebar ke berbagai arah melalui jejaring digital. Dalam situasi darurat, persepsi awal masyarakat sering kali dibentuk oleh rekaman singkat yang dibagikan warga, relawan, atau saksi langsung, lalu diperkuat oleh komentar dan percakapan daring.

Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya tidak kehilangan kemampuan untuk berbicara. Namun posisinya berubah. Negara tidak lagi selalu menjadi pihak pertama yang membingkai situasi. Potongan fakta, emosi kolektif, dan interpretasi warga lebih dulu membentuk pemahaman awal publik. Gambaran ini memang belum tentu lengkap, tetapi cukup kuat untuk memengaruhi kepercayaan terhadap informasi berikutnya.

Pada bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, respons pemerintah umumnya hadir dalam bentuk klarifikasi, pelurusan informasi, dan penjelasan situasional. Langkah ini tentu penting. Namun ketika komunikasi terlalu banyak terserap untuk menanggapi narasi yang sudah terlanjur berkembang, pesan utama tentang arah penanganan justru berisiko kabur.

Di sinilah persoalan muncul. Saat publik menunggu kepastian tentang apa yang sedang dan akan dilakukan negara, komunikasi resmi sering terasa reaktif. Pesan pemerintah terbaca sebagai tanggapan atas linimasa, bukan sebagai panduan yang memberi arah. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak suara, melainkan kejelasan.

Teknologi memperkuat dinamika ini. Dengan kamera ponsel dan koneksi internet, warga menjadi pengamat aktif. Mereka mendokumentasikan kondisi lapangan secara langsung, lalu membandingkannya dengan pernyataan resmi. Proses ini membentuk pengawasan sosial yang berlangsung spontan. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan sejalan dengan apa yang terlihat.

Masalahnya, klarifikasi yang hanya berfokus pada benar atau salah informasi sering kali tidak menjawab kebutuhan utama publik. Yang dicari bukan sekadar verifikasi, melainkan kepastian. Sejauh mana penanganan berjalan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa dampaknya bagi warga terdampak. Ketika pertanyaan ini tidak dijawab dengan jelas, ruang kosong itu mudah diisi oleh spekulasi.

Ironisnya, semakin besar upaya untuk mengejar arus percakapan digital, semakin besar pula risiko kehilangan fokus kebijakan. Percakapan publik bergerak cepat dan emosional, sementara kebijakan membutuhkan ketenangan dan waktu. Tanpa strategi komunikasi yang jelas, respons demi respons justru dapat melemahkan kepercayaan.

Padahal, tidak lagi menjadi pemegang mikrofon utama tidak berarti kehilangan peran. Di tengah ruang publik yang ramai, peran pemerintah justru semakin penting sebagai penentu arah. Bukan untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk memberi pegangan yang jelas bagi masyarakat.

Upaya adaptasi sebenarnya mulai terlihat. Kehadiran pemerintah di media sosial semakin intens dan kelembagaan komunikasi publik terus diperkuat. Namun kehadiran saja tidak cukup. Tantangan utamanya bukan seberapa sering merespons, melainkan seberapa jelas substansi kebijakan disampaikan dan dipahami.

Dalam situasi krisis, komunikasi publik tidak seharusnya diperlakukan sebagai perlombaan narasi. Klarifikasi tetap penting, tetapi seharusnya menjadi pintu masuk menuju penjelasan yang lebih utuh tentang langkah, prioritas, dan arah penanganan. Tanpa itu, komunikasi hanya menjadi rangkaian jawaban singkat yang cepat berlalu.

Pada akhirnya, mikrofon memang tidak lagi berada di satu tangan. Ia tersebar di banyak pihak. Namun di tengah keramaian itu, pemerintah tetap memiliki peluang untuk didengar. Bukan dengan berbicara lebih cepat atau lebih sering, melainkan dengan berbicara lebih jelas dan konsisten. Dalam era ketika semua orang bisa bersuara, kepercayaan dibangun dari kejelasan sikap dan kesesuaian antara kata dan tindakan.

The post Ketika Pemerintah Tak Lagi Memegang Mikrofon Utama appeared first on NewsDetik.co.