Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, MSc., Ph.D dalam Diskusi Forum Guru Besar Insan Cita bertajuk “Ketahanan Ekonomi Indonesia di tengah Ancaman Krisis” di Jakarta, Minggu (17 Juli 2022).

Menurut Didik setelah sebelumnya, dua negara mengalami krisis ekonomi dan politik, yakni Pakistan dan Sri Lanka muncul pertanyaan, Apakah ada ancaman krisis ekonomi di Indonesia dalam satu atau dua tahun ke depan?

Pertanyaan ini menurut Didik tidak mudah dijawab, tetapi bisa dikaji dari indikasi-indikasinya.  “Setidaknya ada 5 indikasi MASALAH yang terus berkelindan dalam ekonomi Indonesia, yakni Pertama, Krisis covid 19 dan dampaknya yang ternyata tidak berhenti setelah krisis berhenti.”

Krisis Indonesia multi dimensi, paling tidak ada 2 dimensi yakni Kesehatan dan Ekonomi. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Maka seharusnya pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak dari krisis covid ini.

“Rumitnya, justru krisis covid ini dimulai dari kebijakan yang tidak memadai, bahkan tidak karuan karena response kebijakan salah kaprah di awal krisis covid-19 pada tahun 2020.  Pertanda bahwa pemerintah sayangnya tidak punya kapabilitas yang memadai dalam merespon krisis covid-19 ini.” Ujarnya.

Masalah Kedua, yaitu Kesinambungan Pertumbuhan Ekonomi.  “Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen seperti sekarang masih menjadi tanda tanya karena pengaruh krisis global yang sudah memakan korban, Sri Lanka dan Pakitan.  Dalam dua periode pemerintahan ini tidak tidak usah berharap ekonomi tumbuh 7 persen seperti janji kampanye. Dalam keadaan tidak krisis saja 2014-2019 pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak seperti yang dijanjikan, apalagi ketika terjadi krisis.” Ungkap Didik.  

Dengan pertumbuhan ekonomi hampir satu dekade seperti saat ini, maka harapan bangsa Indonesia untuk melakukan lompatan menjadi negara industri menjadi sulit dan bahkan tidak akan terwujud.

“Pemerintah menyia-nyiakan momentum historis  bonus demografi, yang hanya datang sekali dalam sejarah-bangsa-bangsa.  Indonesia di tangan regim seperti ini akan menjadi negara yang lembek dan sakit. Pendapatan per kapita cuma naik turun di sekitar 4 ribu US dollar.” Imbuhnya.  

Indonesia yang sakit sangat sulit melompat dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi melewati batas 10 ribu  US dollar per kapita.

Bonus demografi hilang, dimana stagnasi pendapatan menengah bawah akan menyimpan masalah besar, porsi kemiskinan penduduk akan cukup besar. Hal itu akan menjadi masalah dalam stabilitas sosial.

Menurut Didik, Masalah Ketiga adalah Krisis Harga Pangan dan Energi. Di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrian makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Dalam ekonomi itu diartikan kondisi mulai sedikit chaos.

“Mengapa hal itu tidak atau belum terjadi di Indonesia? Pemerintah Indonesia kini menyiram subsidi besar-besaran dan mencegat semua kemungkinan inflasi dengan mengorbankan apa saja sumber daya, menguras APBN, dan berutang besar. Cara kebijakan yang sembrono seperti ini berbahaya dan akan menjadi bom waktu di masa mendatang.  Bebannya akan ditimpakan  pada presiden mendatang akan mendapat beban yang sangat berat dari warisan sekarang.” Bebernya.

Subsidi dari pemerintah saat ini sudah mencapai lebih dari Rp500 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar dan berat. Hal itu sama dengan anggaran Presiden SBY dulu yang Rp 500 triliun untuk semua kabupaten dan propinsi, dan digunakan untuk bermacam-macam bidang.

Masalah Keempat menurut Didik, ada utang yang sangat besar dan defisit dalam setahun Rp1,000 triliun. Utang satu tahun sebesar Rp1,500 triliun, yang berarti hal itu lebih besar dari pendapatan pajak dari seluruh rakyat Indonesia.

“Mengapa bisa terjadi? karena tidak ada check and balance; Parlemen 82 persen dikuasai partai pendukung pemerintah. Tidak ada yang berani untuk mengontrol. Justu pada masa krisis sekarang, Pemda-pemda, Bupati dan seterusnya berfoya-foya hampir dua kali lebih besar dari masa sebelum krisis.” Tegasnya.

Pada saat krisis semestinya anggaran lebih dikendalikan. Ketika krisis, orang seharusnya menghemat, tidak kemana-mana dulu. Bisa terjadi ada pemotongan anggaran. Potongan itulah yang dimasukkan dalam anggaran PEN. Sekarang yang terjadi dipotong pun tidak, tetapi anggaran PEN sudah Rp700 triliun.

Permasalahan Kelima, adanya Kesenjangan Sosial. Apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti Srilanka dan Pakistan?

“Dari segi ekonomi pasti berbeda. Indonesia 1 triliun US dollar PDB, Srilanka hanya ber PDB 80 miliar USD. Jadi Indonesia is large economy, srilanka small economy. Pada saat Indonesia krisis, Srilanka tidak alami krisis. Tidak ada hubungan langsung antara Srilanka dan Indonesia. Yang ada, masalah-masalah point 1 sd 5 di atas, apakah bisa diselesaikan?” lanjutnya.

Indonesia dengan Srilanka jelas berbeda. Tetapi potensi resesi krisis dan resesi Indonesia memang ada. Dengan catatan jika stabilitas politik lebih berat. Jika harga-harga terus naik, maka rakyat akan protes keras. Jadi, Srilanka dan Indonesia tidak sama, dan tidak bisa ditarik-tarik Indonesia akan mengalami krisis seperti Srilanka.

“Hanya, melihat krisis global sekarang dan Indonesia punya masalah berat seperti sekarang, maka potensi krisis pasti ada. Potensi akan semakin besar jika stabilitas politik tidak memadai. Segala kebijakan hendaknya tetap care terhadap krisis, kebijakan pembangunan IKN adalah contoh kebijakan yang tidak care terhadap krisis.” Ungkapnya.  

Masalah ke Enam, adalah kapasitas kebijakan pemerintah tidak memadai dan banyak sekali salah kaprah. “Ini masalah kepemimpinan ekonomi yang absen, yang bisa dilihat dan dari akibat buruknya kebijakan yang dihasilkan. Tidak ada lagi menteri yang punya kepemimpinan teknokratis, semua menjadi politisi rabun dekat, sehingga memperlemah kebijakan yang dihasilkan dalam kepemimpinan masalah ekonomi.” Tutur Didik.  

“Dulu masih bisa berharap kepada menteri keuangan, tetapi tidak lagi sekarang. Oleh karenanya kita ragu dalam masalah ekonomi akan bisa diselesaikan sehingga kita lepas dari krisis atau resesi di masa mendatang.” Pungkasnya.

The post Didik J. Rachbini: 6 Masalah Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Krisis appeared first on NewsDetik.co.

Menurut Didik perang  di zaman super modern seperti sekarang ini sangat tidak populer dan sangat membahayakan seluruh umat manusia di bumi.  Perang jelas merupakan sebuah kebodohan kolektif karena jika seluruh persenjataan sangat super modern dikeluarkan atas dasar emosi marah para pemimpinnya, maka bukan hanya negara yang berperang tetapi seluruh isi bumi terancam dan bahkan hancur karena begitu kecanggihan super dari  peralatan perang pada zaman ini.

“Bom nuklir lebih setengah abad yang lalu, pada tahun 1945 sudah mampu membumihanguskan dua kota Jepang. Apalagi teknologi persenjataan modern sekarang, pasti lebih dahsyat daya hancurnya dibandingkan tujuh dekade yang lalu.” Katanya.

Karena itu, pemimpin negara besar yang jengah itu harus berpikir lebih jauh akibat dari perang seperti sekarang ini.  Sebaliknya, harus ada lebih banyak hadir pemimpin yang menjalankan misi perdamaian dibandingkan dengan unjuk kegagahan dan kepongahan untuk mengobarkan perang seperti masa perang dunia kesatu dan kedua. 

“Dari sisi pandangan seperti ini, maka misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan secercah harapan dan langkah awal agar bumi lebih damai dan jauh dari perang.  Upaya perdamaian ini patut diacungi jempol dan tidak boleh berhenti melainkan nanti dilanjutkan oleh menteri di bawahnya.” Ujar Didik.   

Dalam pandangan Didik, setelah hampir 8 tahun Jokowi enggan datang ke forum-forum internasional, sekarang saatnya yang tepat untuk memerankan politik bebas aktif, seperti diamanatkan oleh UUD 1945. 

“Citra dan kesan bahwa Jokowi “inward looking” mulai pupus karena sering tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan internasional.  Namun sekali berperan dalam misi perdamaian ini, maka sekarang sudah memainkan peran yang strategis bagi dunia.  Peranan ini juga sangat penting bagi Indonesia karena ini merupakan amanat UUD 1945.” terangnya.

“Ini adalah permulaan yang sangat baik, cukup mengejutkan Jokowi mengambil keputusan ini, tentu dengan resiko bahaya yang tidak kecil, apalagi bersama Ibu Negara.  Setelah bertemu Presiden Putin, misi perdamaian ini perlu dilanjutkan dalam kunjungan ke negara-negara besar di dalam G-20 sendiri, utamanya Cina, yang sekarang tetap menahan diri.  Jokowi juga perlu hadir berpidato di forum PBB untuk menyuarakan perdamaian dunia. Para menterinya perlu mempersiapkan panggung jika momentum kunjungan ini mendapat sambutan yang baik dari kedua belah pihak.” Paparnya.   

Menurut Didik, dplomasi ke pihak NATO perlu dilanjutkan lebih mendalam oleh para menterinya karena Nato merupakan akar dan sumber masalah konflik sekarang dan mendatang. Hal yang aneh pada masa damai dimana ekonomi merupakan prioritas utama seluruh dunia, NATO justru unjuk kekuatan dan  menggerek misi mendominasi dunia.

“Yang begitu naif, konflik mengerikan ini terjadi di dalam negara anggota G-20 sendiri dimana keseluruhan anggota sering bertemu.  Ada keseimbangan yang tidak dijaga dimana organisasi lainnya seperti NATO terus melebarkan sayap di masa damai, yang justru dianggap ancaman bagi Putin. Ini akar masalah sehingga untuk mendamaikan tidak berada dalam posisi menyalahkan satu pihak, dengan argumen apapun, tetapi kemudian memberi pembenaran pada yang lain.  Kesalahan mengambil posisi di dalam PBB bisa dihapus dengan peran strategis yang sedang dilakukan Jokowi sekarang.” Tegasnya.

Posisi presidensi Indonesia di dalamnya sangat strategis dan menguntungkan bagi Jokowi dan Indonesia untuk berperan. Kelembagaan G-20 sangat penting dan mungkin lebih penting dari PBB yang isinya negara gangster dengan watak untuk menguasai, mendominasi dan bahkan jika bisa meniadakan eksistensi negara tertentu. PBB sulit diharapkan berperan untuk mendamaikan perang Rusia Ukraina karena posisinya sudah berpihak.

Didik juga menyarankan bahwa misi perdamaian ini tidak mesti dijalankan sendiri, tetapi perlu untuk mengajak negara besar bersikap seperti Indonesia, politik bebas aktif, yang oleh banyak kalangan ahli tidak harus bersikap netral. Tetapi untuk kasus perang Rusia Ukraina (NATO) ini, Indonesia harus memposisikan diri netral dan mengajak sebanyak mungkin negara lain untuk anti perang karena perang adalah ketololan dan jalan setan menuju kehancuran bumi dan umat manusianya.

Indonesia layak tampil sebagai negara yang berpengaruh di dunia untuk menjalankan misi perdamaian ini. Sejarah peranan Indonesia di dalam diplomasi dan perdamaian sudah dikenal dunia dimana Bung Karno adalah tokoh dunia yang sangat dikenal karena berdiri di tengah konflik ideologi dunia Barat dan Timur yang mengerikan.  Zaman Soeharto juga banyak tampil diplomat-diplomat hebat yang mampu berperan mendamaikan. Konflik ideologi di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

“Peranan Jokowi dalam hal ini sangat dihargai karena merupakan lompatan untuk Indonesia tampil kembali di gelanggang internasional, yang riskan konflik. Selamat berjuang Mr President!” pungkasnya.

The post Didik Rachbini Beri Catatan Misi Damai Jokowi appeared first on NewsDetik.co.

Demikian dikatakan Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas dalam diskusi Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini bertajuk “Evaluasi Diplomasi RI: Geopolitik, Pertahanan dan Good Governance” melalui platform Twitter space (23/12/2021).

Shiskha mengungkapkan peta geopolitik baru dalam hubungannya dengan meningkatnya ketegangan Laut China Selatan, persepsi baru dari cara pandang territoriarity, yakni tidak lagi hanya berpedoman pada wilayah daratan suatu negara (Asia Pacific), tetapi sejak awal 2000-an dikenal perubahan istilah menjadi Indopacific yang lebih berorientasi pada teritorialisasi laut sebagai pusat perhatian.

“Dalam konteks teori geopolitik dan orientasi geografi yang telah mempengaruhi behaviour politik negara-negara, fokus kembali ke teritori laut tesebut diperkirakan telah meningkatkan dinamika eskalasi di LCS.” Katanya.

Persoalan di LCS lanjut Shiskha, tidak bisa dan tidak adil jika dilihat hanya pada masa kekinian semata dari faktor perilaku China yang semakin agresif, tetapi terdapat isu pertahanan, psikologi, emosi dan pride menyangkut survival of the state.

“Jika pada era sebelumnya LCS hanya berkutat pada konflik pulau dan daratan, maka sejak UNCLOS 82 China mulai berperilaku agresif dengan mengklaim sepihak wilayah pada 9 dashline atau 9 garis imajiner terjauh di LCS menurut versi China yang menolak batas wilayah internasional sesuai UNCLOS 82.” Katanya.

Terkait meningkatnya ketegangan di LCS, Anton Aliabbas, Ph.D., Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy menyarankan Indonesia untuk tidak hanya bersikap menunggu sampai eskalasi meningkat lebih jauh.

“Yakni semakin mengintensifkan diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan. Juga, mendorong kembali ASEAN untuk membuka komunikasi dengan China agar mau mematuhi code of conduct di LCS.” Katanya.  

Anton mengungkapkan bahwa pertemuan darurat tingkat Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata, Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait telah dilaksanakan dan membicarakan berbagai skenario dan analisa situasi di LCS, serta mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan.

Menyadari kekuatan angkatan bersenjata China yang lebih unggul lanjut Anton, Kementerian Pertahanan memilih untuk mencari perimbangan kekuatan dengan mencoba menjalin komunikasi intens dengan para pemilik hak veto di PBB, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia dan China sendiri.

“Semuanya dicoba untuk digandeng dan dikuatkan kerjasamanya. Beberapa pembelian alusista telah disetujui dengan Perancis, Inggris dan Rusia serta Amerika Serikat.” Katanya.

A. Khoirul Umam, Ph.D., dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy menyatakan bahwa dari perspektif Ekonomi Politik dan Pertahanan Keamanan terkait isu LCS, pada 2022 mendatang, Indonesia memang harus lebih siaga.

“Trend yang berkembang dari berbagai analisa pakar internasional tentang China, melihat bahwa karakter politik luar negeri China memang cenderung berubah sejak 10 tahun terakhir. Yang semula charming offensive strategy, ketika telah berjalan baik kemudian bisa berubah menjadi alarming offensive strategy.” Katanya.

Menurut Umam ketika China menggunakan instrumen keunggulan ekonomi, tidak ada ancaman serius yang timbul.

“Kemudian situasi secara cepat berubah di mana China pada 13 September 2021 lalu ada 6 kapal perang China yang melintasi Laut Natuna Utara. Hal itu jelas adalah show of force dari China di wilayah perbatasan Indonesia.” Katanya.

Umam juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 15 September 2021 ada rilis dari AUKUS, pakta pertahanan Australia, UK, dan USA yang di antaranya meletakkan fasilitas persenjataan canggih di Hobart, Australia yang dapat menjangkau kekuatan TNI AL di batas selatan Indonesia.

“Ancaman China di Utara dan ancaman AUKUS di selatan, mirip pola ketegangan di masa perang dingin. Situasi tersebut memaksa Indonesia harus mempunyai pola diplomasi tersendiri.” Ujarnya.  

Menyoroti Investasi China di Asia Tenggara yang semula diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, ternyata memiliki karakteristik yang mengorbankan prinsip-prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas.

“Dalam praktiknya China lebih sering menggunakan tangan-tangan militer atau eks militer China dalam menjalankan bisnisnya. Hal itu dimaksudkan sekadar untuk menghadapi rezim birokrasi yang agak menyulitkan di masing-masing negara. Namun cara itu banyak mem-bypass prinsip-prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas.” Katanya.  

Karena itu lanjut Umam, negara-negara ASEAN berada pada posisi dilematis. “Apakah berkiblat ke Barat dalam konteks Good Governance, atau mengkalkulasi ulang kerjasama dengan China meskipun banyak menabrak prinsip-prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas di masing-masing negara tersebut.” Pungkasnya.

The post “Evaluasi Diplomasi RI: Geopolitik, Pertahanan dan Good Governance” appeared first on NewsDetik.co.

Hal ini disampaikannya pada acara bertajuk “Catatan Akhir Tahun: Bidang Agama dan Pengamalan Pancasila” dalam Diskusi Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini melalui platform Twitter Space, Rabu Malam (8/12).

“Dari statement Ketua BPIP tersebut, terkesan agama hendak dibenturkan dengan Pancasila. Ditambah lagi informasi dari hasil riset salah satu kampus UIN yang menyatakan bahwa kehidupan beragama di Indonesia termasuk tidak toleran.” Ujar Didik.

Didik juga menyatakan bahwa dengan statemen ketua BPIP di atas dan hasil riset salah satu kampus UIN tersebut, umat Islam seperti menjadi tertuduh, hal itu tidak bisa diterima.

Direktur Paramadina Graduate School of Islamic Studies (PGSI), Pipip A. Rifa’i Hasan, Ph.D  menyoroti bahwa dalam ranah implementasi Pancasila sepanjang 2021, terdapat hal-hal yang agak melewati batas. Beberapa pernyataan blunder dari pejabat publik yang terkesan menyudutkan Islam yang potensial menjadi ancaman bagi Pancasila.

Pipip mengungkap adanya kesan, terjadi pengulangan seperti zaman orde baru ketika ada lembaga BP7 dan P4 dalam praktik pengamalan Pancasila dan penyeragaman tafsir Pancasila orde baru yang ternyata gagal.

“Di era reformasi sekarang amat disayangkan kembali muncul gejala dominasi atau tafsir tunggal atas Pancasila oleh kekuasaan yang ada, dan Pancasila seolah-olah menjadi alat pemukul bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.”

Pipip menyarakan perlunya dibuat kesepakatan baru yang menyeluruh, dan pemerintah bisa merangkul dan menggabungkan semua pihak yang dianggap perlu.

“Perlu penyamaan persepsi dari semua pihak bahwa Pancasila adalah payung bersama bagi semua golongan masyarakat, dan bukan dengan monopoli tafsir atas Pancasila.” katanya.

Dr. Sunaryo, Dosen PGSI mengungkapkan bahwa dalam Riset PPIM pada 2017 memang menyebutkan adanya gejala konservatisme agama.

“Dikaitkan dengan fenomena keagamaan kaum milenial dalam hubungan dengan penggunaan media sosial yang menyuplai pandangan-pandangan keagamaan yang cenderung konservatif. Namun gejala konservatisme agama yang menguat juga terjadi di India dan banyak negara lain.” Katanya.

Sunaryo juga menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita juga melihat adanya penguatan tindak represi negara terhadap masyarakat.

“Kebebasan berpendapat dan kritik kerap dikriminalkan. Ada banyak regulasi-regulasi yang cenderung mengatur kebebasan masyarakat. Pada dasarnya hal ini baik namun sayangnya dalam kasus Indonesia, regulasi itu digunakan untuk menekan orang atau kelompok yang dianggap ancaman bagi pemerintah.” Katanya.  

Menurut Sunaryo konservatisme agama juga muncul karena berbagai hal diantaranya adanya gejala global politik identitas dan populisme kanan, ketimpangan sosial dan dominasi negara terhadap masyarakat.

Ia juga menyarankan perlunya langkah strategis yakni penyelesaian bersama tantangan keragaman dan keindonesiaan, formulasi negara secara pas yang menjamin hak-hak dasar warga negara, keadilan dan pemerataan kesejahteraan, masyarakat secara bersama mengembangkan kehidupan yang menghargai perbedaan dan prinsip kesetaraan serta pasar harus dikelola secara adil dan negara harus memberikan pemihakan kepada kelompok lemah.

Dr. M. Subhi Ibrahim., M.Hum. Ketua Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina mengutip pandangan Romo Magniz yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia memiliki jiwa Ketuhanan yang direpresentasikan dalam agama.

“Konstitusi juga sudah menyebutkan bahwa agama adalah bagian dari fakta keindonesiaan. Karenanya menjadi aneh jika ada pandangan yang ingin membenturkan agama dengan Pancasila atau negara. Perlu sekali memposisikan kembali agama dalam konteks Pancasila dan Pancasila dalam konteks negara. Sehingga bisa dilihat aspek negatif dan positif dari agama.” Katanya.  

Subhi juga menekankan perlunya dilihat lagi posisi Pancasila dalam konteks sebagai dasar negara.

“Ketua BPUPKI KRT Radjiman Widyodiningrat menyatakan hendaknya Pancasila jangan dijadikan doktrin hingga seolah-olah definitif dan secara lateral jika ada kelompok masyarakat yang kemudian mempunyai tafsir berbeda lantas dianggap anti Pancasila. “ katanya.

The post Catatan Akhir Tahun: Aneh Pandangan Ingin Benturkan Pancasila dengan Agama appeared first on NewsDetik.co.

“Dari reformasi yang dilakukan kita sama-sama paham bahwa rupanya partai politik besar tidak mudah dikecilkan. Di Indonesia ada Golkar di Malaysia ada UMNO, keduanya masih eksis dan masih membuat partisipasi positif untuk negara.” Katanya.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerjasama dengan Institut Darul Ehsan – Malaysia dan KedaiKOPI ini Hendri juga menyinggung perihal reformasi 1998, yang sampai hari ini masih menghadapi tantangan. “Beberapa hal yang kita gariskan sebagai semangat reformasi seperti batasan presiden itu hanya 2 periode mulai muncul berbagai isu dan opini tentang penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode.” Katanya.

Menyinggung supremasi sipil, TNI dan Polri waktu reformasi di batasi. “Tapi ini Indonesia akan memiliki masa pejabat/Plt terlama di dunia, 1 tahun sampai 2 tahun karena gubernur dan kepala daerah selesai di 2022.  Ada Pemilu lagi di 2024, maka ada jeda 1-2 tahun untuk masa transisi, nah ini ada ide opini akan diisi TNI/Polri.”

Hendri juga menyinggung tentang fenomena muslim demokrat. “Di Indonesia muslim demokrat juga ada banyak, yang opini serta pemikirannya terbuka secara politik dan toleran, dan menurut saya kita bisa belajar dari apa yang terjadi dari Malaysia beberapa tahun belakangan ini.”

Hendri juga menyatakan harapannya bahwa perpolitikan di Indonesia menuju dewasa seperti di Malaysia.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Malaysia YB Dato’ Saifuddin Abdulah menyatakan bahwa Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia memiliki peran yang penting dalam usaha untuk memperkuat ASEAN.

Dato’ Saifuddin juga menyatakan bahwa dari segi political security arrangement ASEAN tidak ditemui masalah berat. “Kemalangan jiwa, peperangan antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa kita elakkan sejak ASEAN dikukuhkan” katanya.

Ia juga menggaris bawahi tentang pilar sosial budaya “Kalau Huntington mengatakan the clash of civilization tapi kita di ASEAN melihat kawasan kita sebagai wilayah untuk dialog peradaban.  Ini berlawanan dengan thesis Huntington itu.” Katanya.

The post Hendri Satrio Sebut Indonesia Miliki Masa Plt Terlama di Dunia appeared first on NewsDetik.co.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerjasama dengan Institut Darul Ehsan – Malaysia dan KedaiKOPI Tatok menyatakan bahwa di tingkat regional kita perlu strengthening ASEAN membership Asean Centrality, yaitu bagaimana mengembalikan lagi marwah ASEAN menjadi suatu kekuatan regional yang baik.

“Dulu orang melihat EU sebagai role model yang sangat bagus, tapi ternyata dengan Brexit kita bertanya ada sesuatu disana yang harus kita cermati.” Katanya.  

Ia juga menyinggung kontribusi aktif terhadap agenda global SDGs “Agenda ini menjadi suatu tuntutan bahwa leader di ASEAN menjadi pioner dan leader yang kuat untuk berkontribusi langsung terhadap SDGs”.

Tatok juga menyatakan perlunya propose framework post pandemic ”ASEAN safetynet during post pandemic dengan matinya ribuan micro small entrepreises di banyak negara dan ketergantungan supply negara UMKM terhadap negara besar China dan lainnya.” Ujarnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Malaysia YB Dato’ Saifuddin Abdulah menyatakan bahwa Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia memiliki peran yang penting dalam usaha untuk memperkuat ASEAN.

Dato’ Saifuddin juga menyatakan bahwa dari segi political security arrangement ASEAN tidak ditemui masalah berat. “Kemalangan jiwa, peperangan antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa kita elakkan sejak ASEAN dikukuhkan” katanya.

Ia juga menggaris bawahi tentang pilar sosial budaya “Kalau Huntington mengatakan the clash of civilization tapi kita di ASEAN melihat kawasan kita sebagai wilayah untuk dialog peradaban.  Ini berlawanan dengan thesis Huntington itu.” Katanya.

Dalam ketiga pilar ASEAN sebenarnya Malaysia – Indonesia ini bisa memainkan peran yang lebih besar.

Pada kesempatan yang sama Dr. Hendri Satrio menyatakan bahwa politik Malaysia dan politik Indonesia kalau ditarik garis lurus memiliki kesamaan.

“Dari reformasi yang dilakukan kita sama-sama paham bahwa rupanya partai politik besar tidak mudah dikecilkan. Di Indonesia ada Golkar di Malaysia ada UMNO, keduanya masih eksis dan masih membuat partisipasi positif untuk negara.” Katanya.

Hendri juga menyatakan harapannya bahwa perpolitikan di Indonesia menuju dewasa seperti di Malaysia.

The post Akademisi Paramadina: Kembalikan Marwah ASEAN Sebagai Kekuatan Regional appeared first on NewsDetik.co.

Pertama adanya cacat material, karena tidak didapat atau sulit ditemukan referensi untuk membandingkan kajian model pembentukan BRIN dan adanya Dewan Pengarah di dalamnya.

“Hal itu hanya dapat diperbandingkan dengan struktur organisai politik Partai Komunis China (PKC) dimana adanya Dewan Pengarah.” Katanya.

The post Dipo Alam: Tiga Cacat Serius Peleburan Lembaga Riset dan LIPI di Bawah BRIN appeared first on NewsDetik.co.

“Hasil kajian LP3ES lewat hasil kajian/riset para ilmuwan politik dalam dan luar negeri memang menyatakan terjadinya kemunduran kualitas demokrasi secara signifikan di Indonesia.” Ungkap Wijayanto dalam diskusi “Politisasi Sains dan Lembaga Riset” selasa malam (15/9).

Wijayanto juga menyatakan bahwa kebijakan riset di kampus-kampus Indonesia saat ini justru menjadi legitimasi dari kebijakan. “Bukannya sebuah kebijakan pemerintah dievaluasi dulu dengan riset yang benar dari akademisi kampus, dan dinilai berdasar standar akademis?.“

Ia juga mencontohkan bahwa di Indonesia pada Januari 2021 saja telah terjadi 100-an lebih bencana alam. Sebab terbanyak ditengarai dari rusaknya lingkungan, ruang terbuka hijau yang berganti menjadi perumahan dan gedung, daerah aliran sungai yang juga rusak.

“Ironisnya, dunia akademis malah memberikan rekomendasi dari sebuah kebijakan yang nyata-nyata tidak lulus AMDAL, misalnya.”

Hal itu juga terjadi pada sikap dan kebijakan para pejabat tinggi di Indonesia yang cenderung anti sains dan mengabaikan suara-suara akademisi tentang sikap yang benar menghadapi awal merebaknya pandemi covid 19.

The post LP3ES: Politisasi Sains dan Riset Ciri Kemunduran Kualitas Demokrasi appeared first on NewsDetik.co.