Pembatalan kontrak secara mendadak oleh Australia, rencana pembelian kapal selam nuklir dari AS dan kesepakatan diam-diam Australia untuk membentuk pakta keamanan dengan Inggris dan AS, seakan mengalienasi Prancis dari persekutuan tradisionalnya.
Hal ini disampaikan oleh Tjoki Aprianda Siregar Pejabat Fungsional Diplomat Madya Kementrian Luar Negeri RI pada Diskusi “Kepentingan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan dalam Konteks Indo-Pasifik”, Rabu (8/5/2024).
Tjoki memapaakan bahwa pada tahun 2022, terjadi diskusi antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan 10 negara Kepulauan Pasifik yang gagal mencapai kesepakatan mengenai pakta keamanan. Kegagalan itu dikonfirmasi setelah peringatan tajam bahwa proposal tersebut akan mendorong kawasan Pasifik ke “Orbit Beijing”.
“Hal ini ditambah dengan usulan China mengenai sebuah pakta keamanan yang akan membuat China melatih aparat di Pulau Pasifik, terlibat dalam keamanan siber, memperluas hubungan politik, melakukan pemetaan laut yang sensitive dan mendapatkan akses yang lebih besar ke sumber daya alam di darat dan di air.” Katanya.
“Untuk memikat negara-negara kawasan, China menawarkan bantuan keuangan jutaan dollar, prospek perjanjian perdagangan bebas China-Kepulauan Pasifik dan akses ke pasar China yang luas berpenduduk 1,4 miliar orang” tambah Tjoki.
Selanjutnya, berbagai permasalahan lain terkait keterlibatan BUMN-BUMN China di berbagai proyek pembangunan di negara-negara Pasifik Selatan cenderung meningkat. Kajian Lowy Institute menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah berlangsungnya KTT APEC 2018 di Papua Nugini, jumlah BUMN China yang terlibat dalam konstruksi pembangunan sarana dan prasarana meningkat dari 21 menjadi 39. Sebagian besar proyek didanai dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) China.
Tjoki mengungkapkan bahwa China terlihat agresif dalam upaya memperluas pengaruhnya di Pasifik Selatan. “Disisi lain AS berupaya mengimbangi, antara lain dengan mengadakan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini dan mendorong Selandia Baru agar bersedia bergabung dalam aliansi keamanan AUKUS.”
Saat ini negara-negara dan teritori Pasifik Selatan tampak kurang solid, dengan 5 anggota PIF menyatakan keluar dari PIF pasca perselisihan kepemimpinan organisasi itu diantara para anggotanya pada Februari 2021.
“Indonesia memandang penting untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut. Khususnya untuk menggalang dukungan mereka terhadap keutuhan dan integritas NKRI. Hal itu yang menjadikan Indonesia semakin intens melakukan pendekatan ke negara-negara dan teritori Pasifik Selatan secara bilateral melalui strategi Pacific Elevation dan regional melalui keterlibatannya di PIF dan MSG.” pungkasnya.
