Terkait anggapan bahwa pemerintah saat ini dikatakan anti Islam Prof. Mahfud menjelaskan “Kalau pengertiannya anti Islam kan berarti benci, ketakutan atau malu terhadap Islam. Tetapi kalo dilihat sekarang pemerintah itu hampir semuanya Islam seperti NU, Muhammadiyah, HMI, sangat dominan hingga eksekutif, legislatif hampir semuanya Islam” katanya.
Sehingga tidak ada yang dinamakan politik anti Islam karena hampir semua aspirasi mengenai Islam itu diterima semua misalnya undang-undang pesantren, hari santri hingga adanya dana abadi dimana pemerintah menyediakan dana untuk pengembangan pesantren.
“Bagaimana bisa dikatakan anti Islam kalau sudah seperti itu. Bagaimana dikatakan anti islam jika misalnya ada kekalahan dalam pemilu sedangkan yang menang juga beragama Islam. Negara Indonesia ini bukan negara Islam tapi negara Islami yang menerapkan budaya dan nilai-nilai keislaman.” Tambahnya.
Mahfud juga menolak adanya anggapan kriminalisasi ulama ”Kriminalisasi sendiri kan memiliki arti orang yang tidak melakukan kejahatan namun dikriminalisasikan, sedangkan saat ini ulama bebas berbicara apa saja asalkan tidak memprovokasi, membuat ujaran kebencian, dan lain-lain.” Katanya.
Buzzer menurut Prof. Mahfud, bisa juga dikatakan hama demokrasi sebagai konsekuensi dari demokrasi “Kalau di era dulu kan berbicara jelek mengenai presiden saja bisa hilang sedangkan sekarang dapat berbicara apa saja kemudian menyerang beramai-ramai.” Katanya.
Terkait menurunnya indeks demokrasi Prof. Mahfud menyatakan bahwa hal itu bukan hanya bertumpu pada pemerintah saja “Tetapi kembali juga kepada masyarakat yang tidak toleran dan juga adanya pandemi covid yang mengharuskan pemerintah bertindak keras sehingga terlihat pemerintah tegas dan seperti menghalangi orang lain.” katanya.
