Ekonomi Indonesia Sarat Komorbid demikian dinyatakan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia juga menyatakan bahwa krisis itu sebenarnya bisa menjadi turning point kalau dimanfaatkan dengan baik. Atau bisa jadi krisis itu membuat ekonomi suatu negara menjadi semakin terseok.
“Dalam banyak kasus sebenarnya krisis itu merupakan suatu momentum untuk melakukan turn around. Dalam kondisi normal beberapa kesalahan sulit untuk dibetulkan, karena pasti status quo mengharapkan sesuatu as it is. Krisis ini membuat apa yang selama ini dijustifikasi status quo itu sedikit berubah dan transformasi merupakan suatu yang tak bisa dihindari.” Kata Wijayanto.
Ia juga menganalogikan kondisi perekonomian Indonesia “Dinalogikan dengan Covid-19, maka komorbid utama perekonomian Indonesia adalah:
(1) Tingkat hutang Pemerintah, korporasi & rumah tangga yang tinggi
(2) Kapasitas Fiskal Pemerintah yang terus melemah,
(3) Current Account Deficit yang terus meningkat
(4) Ketimpangan pendapatan, kekayaan & penguasaan tanah
(5) Tingkat pengangguran yang tinggi dengan kualitas pekerjaan yang rendah
(6) Regulatory uncertainty & inconsistency” katanya.
Wijayanto menyampaikan hal tersebut dalam webinar yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Fondasi Ekonomi & Agenda Pembangunan di Indonesia” yang dipandu oleh Ika Karlina Idris, Ph.D.
Turut hadir Rektor Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Managing Director PPPI A. Khoirul Umam, PhD, serta pembicara: Ekonom Faisal Basri – Ekonom Senior INDEF dan Muhammad Faisal, PhD – Direktur Eksekutif CORE Indonesia. (13/8/2021)
Ekonomi Indonesia Sarat Komorbid dan Solusinya
Menyikapi permasalahan pandemi Wija menyarankan penanganan covid yang lebih baik, yakni dengan mempercepat vaksinasi dan mengutamakan transparansi untuk membangun trust. “Misalnya kaji ulang rencana menghilangkan data kematian akibat Covid-19.”
Terkait hutang ia berharap bahwa prioritaskan hutang hanya untuk hal-hal yang urgent saja. Beberapa proyek boros modal dengan impact ekonomi yang minimal perlu ditunda, seperti pemindahan ibu kota & proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Untuk sektor Fiskal, Tax ratio perlu dijaga dengan pendekatan yang komprehensif; pemotongan tarif dan insentif pajak perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif, semisal pemotongan pajak mobil mewah yang terkesan sangat sectoral perlu dikaji ulang.
Baca juga: Faisal Basri: Struktur Ekonomi Indonesia Rapuh
Menyinggung BPJS Kesehatan Wija menyatakan “BPJS Kesehatan ini adalah bom waktu yang berpotensi meledak sewaktu-waktu. Perbaikan kebijakan dan sistim perlu diprioritaskan”
Dalam kesempatan yang sama Wija juga menyoroti Ekonomi digital dan e-commerce, “Hal ini perlu kebijakan yang antisipatif, untuk menghindari potensi pajak dan lapangan kerja yang hilang, dan melejitnya impor barang-barang konsumsi” pungkasnya.
Demikian Wijayanto Samirin mengakhiri paparan Ekonomi Indonesia Sarat Komorbid
Wijayanto Samirin : Ekonomi Indonesia Sarat Komorbid
