Managing Director PPPI, A. Khoirul Umam, Ph.D menyinggung Kuatnya krelasi Covid-19 dan religiusitas yang telah tumbuh kuat di masyarakat, justru kadang menimbulkan bukan sikap kritisisme sebagai respon atas kebijakan penanganan pandemi pemerintah. “Hal itu justru tidak membuka ruang bagi pemerintah untuk tidak mendapat pengawasan yang memadai.”
Ia juga mengungkap fakta yang ada terlihat jelas adanya mismanejemen yang serius dalam penanganan pandemi. “Salah satunya didorong oleh lemahnya basis kritisisme masyarakat untuk menyampaikan kritik atas kebijakan publik. Terlebih ketika munculnya tekanan dari pemerintah atas sikap-sikap kritisisme yang muncul.” Katanya.
Faktor 40 % level miskin masyarakat akar rumput yang mendapat bantuan sosial, menjadi salah tafsir seolah terdapat penanganan yang memadai. Padahal ada banyak masalah dalam penanganan pandemi. ”Banyaknya kematian yang terjadi di luar rumah sakit dari warga yang terpapar covid 19, adalah bukti ketidakmampuan negara untuk melindungi warganya.”
Umam juga menyinggung tentang penggunaan istilah yang berganti-ganti dalam penanganan pandemi PSBB, PPKM mikro, PPKM tingkat 4 dan lain-lain berperan dalam meningkatkan overload informasi pada masyarakat.
Tidak fokus, disertai rendahnya angka tracing dan testing yang ditingkahi ulah kepala daerah yang mengurangi angka terpapar. “Perlu diwaspadai daerah luar Jawa akan adanya tsunami korban covid 19 pada Agustus – Oktober 2021, setelah Jawa-Bali menjadi pusat penyebatan varian baru Covid-19, padahal kesiapan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan di wilayah Jawa-Bali relative lebih baik dibanding daerah di luar Jawa.” tambahnya.
