Demi Kopi

Riset Paramadina: Hadapi Covid-19 Masyarakat Jadi Sangat Religius

  • Share
A. Khoirul Umam, Ph.D
banner 468x60

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbinimenyoroti penyebab Indonesia menjadi epicentrum baru pandemi Covid-19 di dunia. Pemerintah memulai dengan respons lengah, eskapis, denials.

Ia menyoroti buruknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat ihwal kebijakan penanganan pandemi.  Infomasi yang tidak jelas dan membuat kebingungan masyarakat. “Ketika di awal pandemi, ada puluhan komunikasi pejabat publik membingungkan, seperti Covid-19 tidak berkembang di wilayah tropis, Covid-19 pakai nasi kucing, susu kuda liar dan lain-lain.  Indonesia kehilangan golden time yang seharusnya jika ditangani dengan tepat, akan meminimalisir dampak buruk pada hari ini.“ katanya

banner 336x280

Dari aspek organisasi Didik menyayangkan penanganan pandemi Covid-19 yang tidak jelas koordinasinya. Terlalu gemuk dan dikerjakan secara partime sebagai kerja sambilan dari kerja utama di kementerian. “Hal itu semua adalah cermin dari produk kepemimpinan yang lemah dan tidak kredibel. Tidak berani lockdown, tidak efektif. Padahal kepemipinan di masa krisis amat berbeda ketika di masa normal. Kepemimpinan di Indonesia jelas sedang diuji.” Katanya.

Ia juga menyinggung perihal kebijakan ekonomi yang lebih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Porsi anggaran kesehatan di APBN justru sedikiti dan terabaikan. Prioritas menjadi terbalik balik dan salah kaprah.

Terkait informasi Didik menyatakan bahwa data resmi terlalu berbeda, sangat terlalu rendah, sehingga tidak mencerminkan data sesungguhnya di lapangan. Tetapi masalahnya pemerintah hanya mengambil data resmi yang justru tidak sesuai data lapangan. Seharusnya, data resmi sebagai proksi saja. “Hasil riset dosen Universitas Paramadina Djayadi Hanan, Ph.D menyebutkan 10 % keluarga sampel di Indonesia telah terpapar Covid-19. Hal itu berarti yang terkena bisa 10-15 juta orang. Begitu pula laporan daerah kurang cepat, kurang komprehensif. “ ungkapnya.

Didik juga menyayangkan prioritas anggaran untuk PEN ekonomi mayoritas non kesehatan dan jauh dari memadai untuk kesehatan. Dana PEN Rp 690 triliun kebanyakan untuk membenahi ekonomi. “Karenanya tidak heran jika muncul masalah nakes tidak dibayar, oskigen bermasalah, rumah sakit belum dilunasi dan lain-lain. Terjadi penggelembaungan dana dengan utang yang sebagiannya merupakan produk perburuan rente.” pungkasnya.

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *